Suara.com - Presiden RI Joko Widodo lebih menyolidkan lagi partai pendukung pemerintah setelah adanya sinyal dan komunikasi intensif dengan petinggi PAN daripada membahas isu "reshuffle" kabinet jilid II.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan bahwa saat ini nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak lagi populer dan digunakan. KIH merupakan koalisi partai politik di Indonesia yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden.
"Waktunya KIH tidak lagi digunakan, tidak lagi dipopulerkan, tetapi partai pendukung," katanya pada wartawan ditemui dalam kegiatan wayangan di rumahnya, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jumat (13/11/2015) malam.
Ia menyebutkan sejumlah partai baru secara terang-terangan melakukan pendekatan, di antaranya PAN. Secara terbuka, PAN menyampaikan menjadi partai pendukung pemerintah.
Menurut dia, Presiden Jokowi pasti akan memberikan representasi pada partai pendukung pemerintah, termasuk alokasi kursi di pemerintahan Jokowi. Namun, tentang berapanya, hal itu menjadi kewenangan Presiden.
Ia pun juga menegaskan bahwa sampai saat ini Presiden dan Wakil Presiden RI belum membicarakan soal keputusan reshuffle kabinet. Keputusan itu juga ditegaskan oleh Presiden saat rapat di Jakarta.
"Semalam di Jakarta ada pertemuan pimpinan KIH dan Presiden dengan Wakil Presiden. Jadi, reshuffle belum diadakan dalam waktu dekat ini, tetapi waktunya tentunya Presiden dan Wakil Presiden yang tahu," jelasnya.
Ia juga enggan berbicara lebih panjang, termasuk penggantian jabatan beberapa menteri yang dinilai belum bisa memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah.
Pramono Anung hanya menegasakan bahwa pada saat ini berupaya menyolidkan partai pendukung sehingga bisa lebih solid dan kuat di parlemen maupun pemerintahan.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membawa partainya bergabung mendukung pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan dalam beberapa kesempatan. Dia menegaskan bahwa partainya siap bergabung dengan pemerintah menjadi anggota kabinet.
PAN bahkan sudah menyiapkan sejumlah nama kader partainya sebagai calon menteri, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Namun, Zulkifli selalu membantah jika dukungan itu harus dibayar dengan kursi di dalam kabinet. (Antara)
Berita Terkait
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan
-
Analis Bongkar Misi Reshuffle Prabowo Hapus Bayang-bayang Jokowi dan Jadikan Dudung 'The New Luhut'
-
Resmi Dilantik Jadi KSP, Dudung Masih Rangkap Jabatan Penasihat Khusus Presiden
-
Bisikan Prabowo yang Bikin Rocky Gerung Tertawa-tawa di Istana: Pokoknya Ada
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden