Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Jumat (23/10/2015) malam, terkait kasus dugaan suap pengamanan kasus Dana Bansos Sumut. [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan ruang bagi masyarakat dalam menentukan program terkait dana bantuan sosial. Dia berharap agar kebijakan yang berasal dari dana bansos tersebut tidak hanya menjadi program kaum elit saja.
"Yang lebih penting (dalam upaya memperketat terkait penggunan dana bansos) adalah memberikan kesempatan berpartisipasi dan melakukan pmberdayaan bagi masyarakat, kita harus rubah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, jangan hanya diserahkan kepada elit saja," kata Riza di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(14/11/2015).
Lebih lanjut Riza menjelaskan bahwa semakin elit seseorang maka keberadaannya semajin jauh dari kehidupan nyata masyarakat. Karena itu, otomatis dirinya tidak terlalu tahu apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Berilah kesempatan bagi pemberdayaan dan partisipasi bagi masyarakat, karena masyarakat tahu mana yang lebih diutamakan, kalau para elit, dia hanya tahu di lingkuan kecilnya saja, karena elit semakin jauh dari kondisi sebenarnya dari masyarakat, maka semakin dia tidak mengetahuinya," jelas Riza.
Dia pun berharap, agar keterlibatan mastarakat dalam program dana bansos tersebut dapat dimulai sejak dirancangkan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya. Dengan demikian, dana yang ada pun tidak bisa diselewengkan tanpa tujuan yang jelas.
"partisipasi masyarakat itu bila perlu sejak perencanaan hingga pelaksanaan, jangan hanya melibatkan kaum elit saja," tambahnya.
Sementara terkait akibat, dari adanya kebijakan para elit yang berujung pada penyelewengan dana bansos, Riza mendesak KPK agar di akhir masa jabatan pimpinan sekarang dapat menangkap semua pelaku yang dinilainya sering mengakalai para aparat penegak hukum.
"Kalau Polri dan Kejaksaan, mereka kan dapat APBD juga, sehingga agak sulit. Makanya kita berharap kepada KPK, agar diakhir masa sekrang, paling tidak pada November dan Desember ini, tangkap Kepala daerah yang terindikasi korupsi dana bansos tersebut," tutup Riza
Komentar
Berita Terkait
-
Cara Mudah Mengubah Desil Lewat HP dari Rumah, Begini Langkah-langkahnya
-
Bansos Ditransfer Langsung ke Rekening Mulai Tahun Depan, Tak Ada Lagi Beras dan Minyak Goreng
-
Banyak Keluhan soal Desil DTSEN, Gus Ipul Akui Ada Masalah di Lapangan
-
Mengenal Desil 1 sampai 10: Penentu Nasib Bansos dan KIP Kuliah yang Sering Salah Sasaran
-
Desil Bansos Bukan Takdir, Begini Cara Mengoreksi Datanya
Pilihan
-
Terungkap! Sebelum Audiensi dengan Pimpinan DPR, Botok Ditelpon Prabowo
-
Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Terdeteksi hingga Bandung, BMKG Ungkap Dua Klaster
-
Gemuruh Erupsi Gunung Anak Krakatau Terdengar Hingga Pesisir Pandeglang: Bikin Rumah Bergetar
-
Muncul Kubah Lava Baru di Gunung Anak Krakatau, PVMBG Jawab Kekhawatiran Potensi Tsunami
-
Gunung Anak Krakatau Erupsi Tengah Malam: Fenomena Lava Air Mancur Muncul
Terkini
-
Pencernaan Sehat Ikut Dukung Anak Siap Belajar
-
Regulasi Kehutanan Dinilai Mandul, Hutan Indonesia Terancam Karhutla
-
AHY: Jabatan Tak Abadi, Fasilitas Negara Jangan Dipakai Politik
-
Persija Sikat Borneo FC, Ini Klasemen Sementara Pekan I Super League 2026/2027
-
Kapolda-Pangdam Cek Karhutla Siak, Empat Wilayah Riau Jadi Atensi
-
Lantik Pengurus Golkar Jateng, Bahlil Lahadalia Targetkan Penambahan Kursi di Pemilu 2029
-
Jumenengan Hangabehi Sebatas Melengkapi Adat, Gusti Neno: Belum Ada Raja Definitif
-
Erupsi Gunung Anak Krakatau: Lampung Selatan Siaga, Masyarakat Diminta Tak Terpancing Hoaks
-
Terungkap! Sebelum Audiensi dengan Pimpinan DPR, Botok Ditelpon Prabowo
-
Link Streaming Debut Emil Audero Malam Ini Rayo Vallecano vs Racing Santander