Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Jumat (23/10/2015) malam, terkait kasus dugaan suap pengamanan kasus Dana Bansos Sumut. [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan ruang bagi masyarakat dalam menentukan program terkait dana bantuan sosial. Dia berharap agar kebijakan yang berasal dari dana bansos tersebut tidak hanya menjadi program kaum elit saja.
"Yang lebih penting (dalam upaya memperketat terkait penggunan dana bansos) adalah memberikan kesempatan berpartisipasi dan melakukan pmberdayaan bagi masyarakat, kita harus rubah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, jangan hanya diserahkan kepada elit saja," kata Riza di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(14/11/2015).
Lebih lanjut Riza menjelaskan bahwa semakin elit seseorang maka keberadaannya semajin jauh dari kehidupan nyata masyarakat. Karena itu, otomatis dirinya tidak terlalu tahu apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Berilah kesempatan bagi pemberdayaan dan partisipasi bagi masyarakat, karena masyarakat tahu mana yang lebih diutamakan, kalau para elit, dia hanya tahu di lingkuan kecilnya saja, karena elit semakin jauh dari kondisi sebenarnya dari masyarakat, maka semakin dia tidak mengetahuinya," jelas Riza.
Dia pun berharap, agar keterlibatan mastarakat dalam program dana bansos tersebut dapat dimulai sejak dirancangkan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya. Dengan demikian, dana yang ada pun tidak bisa diselewengkan tanpa tujuan yang jelas.
"partisipasi masyarakat itu bila perlu sejak perencanaan hingga pelaksanaan, jangan hanya melibatkan kaum elit saja," tambahnya.
Sementara terkait akibat, dari adanya kebijakan para elit yang berujung pada penyelewengan dana bansos, Riza mendesak KPK agar di akhir masa jabatan pimpinan sekarang dapat menangkap semua pelaku yang dinilainya sering mengakalai para aparat penegak hukum.
"Kalau Polri dan Kejaksaan, mereka kan dapat APBD juga, sehingga agak sulit. Makanya kita berharap kepada KPK, agar diakhir masa sekrang, paling tidak pada November dan Desember ini, tangkap Kepala daerah yang terindikasi korupsi dana bansos tersebut," tutup Riza
Komentar
Berita Terkait
-
Cara Dapat BLT Kesra Rp900 Ribu: Syarat, Penerima, Cara Daftar dan Jadwal Cair
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Gus Ipul Murka: Bansos Dipakai Bayar Utang dan Judi Online? Ini Sanksinya!
-
Dana PIP SD-SMK Sudah Cair? Begini Cara Termin dan Pencairan Rekening Lewat HP
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal