Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mendatangi Gedung KPK di Jakarta, Jumat (23/10/2015) malam, terkait kasus dugaan suap pengamanan kasus Dana Bansos Sumut. [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan ruang bagi masyarakat dalam menentukan program terkait dana bantuan sosial. Dia berharap agar kebijakan yang berasal dari dana bansos tersebut tidak hanya menjadi program kaum elit saja.
"Yang lebih penting (dalam upaya memperketat terkait penggunan dana bansos) adalah memberikan kesempatan berpartisipasi dan melakukan pmberdayaan bagi masyarakat, kita harus rubah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, jangan hanya diserahkan kepada elit saja," kata Riza di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(14/11/2015).
Lebih lanjut Riza menjelaskan bahwa semakin elit seseorang maka keberadaannya semajin jauh dari kehidupan nyata masyarakat. Karena itu, otomatis dirinya tidak terlalu tahu apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Berilah kesempatan bagi pemberdayaan dan partisipasi bagi masyarakat, karena masyarakat tahu mana yang lebih diutamakan, kalau para elit, dia hanya tahu di lingkuan kecilnya saja, karena elit semakin jauh dari kondisi sebenarnya dari masyarakat, maka semakin dia tidak mengetahuinya," jelas Riza.
Dia pun berharap, agar keterlibatan mastarakat dalam program dana bansos tersebut dapat dimulai sejak dirancangkan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya. Dengan demikian, dana yang ada pun tidak bisa diselewengkan tanpa tujuan yang jelas.
"partisipasi masyarakat itu bila perlu sejak perencanaan hingga pelaksanaan, jangan hanya melibatkan kaum elit saja," tambahnya.
Sementara terkait akibat, dari adanya kebijakan para elit yang berujung pada penyelewengan dana bansos, Riza mendesak KPK agar di akhir masa jabatan pimpinan sekarang dapat menangkap semua pelaku yang dinilainya sering mengakalai para aparat penegak hukum.
"Kalau Polri dan Kejaksaan, mereka kan dapat APBD juga, sehingga agak sulit. Makanya kita berharap kepada KPK, agar diakhir masa sekrang, paling tidak pada November dan Desember ini, tangkap Kepala daerah yang terindikasi korupsi dana bansos tersebut," tutup Riza
Komentar
Berita Terkait
-
Diminta DPR Tambah Bansos Sembako, Menkeu Purbaya Langsung Sanggupi: APBN Cukup!
-
Menkeu Purbaya Setuju Tambah Bansos Beras 10 Kg Plus Minyak 2 Liter
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Freelancer dan Ojol Jadi Prioritas Stimulus 'Bansos' Pemerintah, Dapat Apa Saja?
-
Bansos Beras Lanjut, 18 Juta Keluarga Dapat Beras 10 Kg pada Oktober-November
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
Terkini
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang