Suara.com - Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto mengaku didzolimi menyusul munculnya rekaman percakapan yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam rekaman yang diserahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan ada tiga orang yang bicara, mereka diduga Setya Novanto, pengusaha minyak, dan pimpinan PT. Freeport Indonesia.
Rekaman yang membicarakan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia tersebut menjadi bukti penting karena di sana nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dicatut untuk minta saham.
"Yang jelas saya merasa didzolimi. Merugikan nama baik saya dan lembaga DPR," kata Setya di DPR, Jumat (20/11/2015).
Setya tidak mengakui suara dalam rekaman tersebut adalah suaranya. Dia menduga suara itu bisa saja hasil editan dan sengaja dipublikasikan untuk menyudutkan dirinya.
"Saya tidak pernah akui rekaman itu. Belum tentu suara saya. Bisa saja diedit dengan tujuan menyudutkan saya," kata dia.
Politisi Golkar ini pun membentuk tim hukum untuk mengambil upaya hukum. Dia menunjuk Rudi Alfonso dan Johnson Panjaitan sebagai pengacara. Tim hukum akan mulai bekerja pada Senin (23/11/2015).
Setya Novanto mengatakan kalaupun rekaman itu benar. Menurut dia, proses perekamannya merupakan tindakan ilegal.
Setya meminta Komisi I untuk menelisik dugaan pelanggaran dengan penyadapan itu.
"Sebaiknya Komisi I menindak lanjuti turut mengundang maksud daripada transkrip itu. Karena keterangan itu nggak diwakilin. Kalau benar (rekaman ini) menggunakan instrumen BIN, ya Komisi I harus menindaklanjuti. Kan tidak boleh merekam ketua DPR tanpa izin. Ini kan pimpinan lembaga negara. Apalagi perusahaan asing, ada pemahaman kode etik dalam Foreign Corruption Practice Act (FCPA). Peraturan tentang transparansi penyadapan-penyadapan," kata Setya.
Setya Novanto mengatakan transkrip percakapan yang sudah beredar luas sudah tidak utuh.
"Banyak di dalam skrip yang tidak masuk. Banyak yang diedit. Nanti pada saatnya kami pasti akan sampaikan. Saya minta dibuka utuh dan saya belum mengakui itu," ujar dia.
Kasus ini kadung dilaporkan ke MKD. Setya meminta supaya MKD bisa bekerja dengan baik dan bisa melihat utuh peristiwa ini sehingga keputusan yang dikeluarkan bisa tepat.
"Justru sekarang, saya percayakan kepada MKD untuk melihat secara utuh daripada teknis-teknis dan tata tertib yang ada terhadap laporan-laporan menteri ESDM. Apalagi sekarang kalau ada pernyataan pengakuan belum melaporkan," kata Setya.
Berita Terkait
-
Empat Anggota DPR Usulkan Mosi Tak Percaya kepada Setya Novanto
-
Setnov Catut Nama Jokowi, Kapolri: Bisa Kena Pasal Pencemaran
-
Tanggapi Golkar, MKD: Kita Disumpah Jauhkan Kepentingan Fraksi
-
MKD: Kapolri Sarankan Rekaman Setnov Catut Jokowi Tak Perlu Audit
-
Jokowi dan JK Bisa Diperiksa untuk Ungkap Kasus Setya Novanto
Terpopuler
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Patrick Kluivert Senyum Nih, 3 Sosok Kuat Calon Menpora, Ada Bos Eks Klub Liga 1
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota
-
Komisi III DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri
-
Greenpeace Murka, Kecam Izin Baru PT Gag Nikel yang Bakal Merusak Raja Ampat
-
Terungkap! Ini yang Dicecar KPK dari Khalid Basalamah dalam Skandal Korupsi Haji