Suara.com - Dewan Keamanan PBB pada Jumat (21/11/2015) mengizinkan negara-negara untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk melawan kelompok bersenjata ISIS dalam sebuah resolusi yang disepakati satu minggu setelah serangan di Paris.
Langkah yang diusulkan oleh Prancis tersebut meminta seluruh negara anggota PBB untuk menggandakan dan mengoordinasikan usaha mereka untuk mencegah dan menekan serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ISIS dan kelompok ekstremis lain yang berhubungan dengan Al-Qaeda.
Presiden Prancis Francois Hollande menyambut baik keputusan tersebut, mengatakan resolusi tersebut akan membantu menggerakkan negara-negara untuk menghancurkan kelompok bersenjata ISIS yang mengaku berada dibalik serangan di Paris.
Menteri Luar Negeri Laurent Fabius mengatakan bahwa para negara sebaiknya mencari cara untuk menghentikan pertempuran, baik dengan langkah militer, pencarian solusi politik atau melawan secara finansial.
Rancangan resolusi Prancis tersebut tidak memberikan dasar resmi untuk langkah militer dan tidak menyinggung bab tujuh dari Piagam PBB yang mengizinkan penggunaan angkatan bersenjata.
Diplomat Prancis mengatakan mereka akan memberikan bantuan politik internasional untuk kampanye anti kelompok bersenjata ISIS yang telah melonjak sejak serangan di Paris minggu lalu.
"Resolusi tersebut merupakan sebuah pengakuan internasional atas ancaman yang diberikan kelompok bersenjata ISIS," ujar Duta Besar Inggris Matthew Rycroft yang menjadi pemimpin Dewan bulan ini.
Duta dari Inggris tersebut menyebutnya sebagai panggilan untuk bertindak kepada negara-negara anggota untuk bergabung dalam usaha internasional untuk mengalahkan kelompok bersenjata ISIS.
Langkah tersebut meminta para negara anggota yang berkemampuan untuk menggunakan seluruh langkah yang dibutuhkan, berdasarkan hukum internasional terhadap wilayah yang dikuasai di Suriah dan Irak.
Daya tarik politik Duta Besar Rusia Vitaly Churkin menekankan bahwa resolusi tersebut merupakan sebuah daya tarik politik dan tidak merubah dasar resmi untuk negara yang melawan terorisme.
Tawaran Prancis untuk dukungan PBB datang setelah Rusia memberikan rancangan resolusi terpisah yang meminta melawan kelompok ISIS dengan izin dari Suriah.
Rancangan tersebut ditolak oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis yang menolak untuk bekerja sama dengan rezim Presiden Bashar al-Assad yang mereka tuduh menimbulkan ekstrimisme dengan beralih ke kekerasan.
Prancis memberikan rancangan resolusi pada Kamis dan mencari persetujuan cepat dari ke 15 anggota dewan.
Pemungutan suara dilakukan tepat satu minggu setelah insiden Paris yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ISIS.
Prancis telah menyerang beberapa sasaran kelompok militan ISIS di Suriah sejak September. (Antara)
Berita Terkait
-
Empat Pendukung ISIS di Sumatera Diciduk Densus 88! Gunakan Media Sosial untuk Provokasi Teror
-
Turki Gempur ISIS Online: 26 Orang Ditangkap Terkait Propaganda Teror di Medsos
-
"Pembantaian Tanpa Pandang Bulu": DK PBB Didesak Hentikan Serangan Israel di Gaza
-
Mesir Usulkan Pasukan Internasional di Gaza dan Tepi Barat: Solusi atau Eskalasi Baru?
-
Serangan Udara AS di Somalia Tewaskan Tokoh Kunci ISIS, Siapa?
Terpopuler
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
Terkini
-
Soal Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama, Said PDIP: Bicara UU Bukan Selera Kekuasaan
-
KPK Tak Perpanjang Cekal Bos Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji, Apa Alasannya?
-
Gak Pandang Bulu! Sudinhub Jakbar Angkut Paksa Mobil Towing Polisi yang Parkir Sembarangan
-
Bagikan 4.000 Porsi Tiap Hari, Mahasiswa UMY Rela Antre dari Jam 2 Siang Demi Takjil Drive Thru
-
Di Sidang DK PBB, Menlu Sugiono Kecam Pendudukan Israel di Tepi Barat Palestina
-
Hari Pertama Ramadan, Masjid Istiqlal Siapkan 3.500 Nasi Box untuk Buka Puasa Bersama
-
Verifikasi Data BPJS PBI Dimulai, Pemerintah Dahulukan Pasien Katastropik dalam Ground Check
-
KY akan Periksa 2 Hakim PN Depok yang Jadi Tersangka untuk Penegakan Kode Etik
-
Liquid Vape Dicampur Narkotika, Desakan Aturan Ketat Menggema di Tengah Celah Regulasi
-
Prabowo Tetapkan Susunan Baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan 20262031, Ini Daftarnya!