Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadwalkan Hari Senin (30/11.2015) akan menyerahkan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016 dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke DPRD DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengklaim molornya penyerahan dokumen KUA-PPAS 2016 tidak dipermasalahkan DPRD DKI.
"DPRD nggak masalah, Senin kita masukkan. Saya sudah sampaikan ke teman-teman DPRD," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/11/2015).
Ahok membantah ingin menghambat pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016.
Molornya penyerahan dokumen KUA-PPAS dikarenakan Ahok beserta jajaran di DKI melakukan penyisiran anggaran dari setiap SKPD.
"Saya bukan lambat, saya hanya ngurangin anggaran yang tidak wajar dibeberapa SKPD, supaya dapat uang untuk pembangunan," kata Ahok.
Ahok menjelaskan, setelah ia memotong banyak mata anggaran yang diusulkan dari masing-masing SKPD, nantinya uang itu akan dialokasikan untuk membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk warga Jakarta yang kena penggusuran.
"Kita mau tambah lagi bangun rusun sampai Rp1 triliun lebih, bisa-bisa sampai Rp1,7 triliun. Mendingan sisir uang-uang sosialisasi peningkatan pemahaman terus yang saling tumpang tindih di SKPD," jelas Ahok.
Untuk diketahui, DPRD DKI sebelumnya sudah menjadwalkan penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS antara Badan Anggaran DPRD DKI dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Senin (23/11/2015) lalau.
Jika jadwal minggu lalu tidak molor, maka pada hari Senin (30/11/2015) DPRD DKI langsung menggelar sidang Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2016.
Berita Terkait
-
Pengadaan Kipas Angin 1,8 T untuk KDMP: Potret Buram Akuntabilitas Anggaran
-
Mitos Anggaran Pendidikan Kecil ala Singapura dan Jepang: Kenapa Indonesia Tidak Bisa Meniru?
-
Purbaya Pastikan Ada Efisiensi Anggaran MBG Tahun Depan, Jadi Rp 174 Triliun?
-
Tak Sesuai UUD 45, Purbaya Akui Realisasi Anggaran Pendidikan 2025 Tak Capai 20%
-
Jawab Kritik DPR, Menkeu Purbaya Pastikan Dana Pendidikan 20 Persen Tak Diganggu
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Maut di Balik Live TikTok: Teka-Teki Sayatan di Pantai Permata Probolinggo Akhirnya Terungkap
-
Bunga Cuma 1,8%! BRI KKB Expo Hadir di 131 Titik, Wujudkan Mimpi Punya Kendaraan Baru
-
Pengawas Sawmill Ilegal di Kampar Jadi Tersangka, Terancam Denda Rp2,5 Miliar
-
Perbaiki Tata Kelola MBG, Pimpinan BGN Diminta Jangan Bikin Masalah Baru
-
Moisturizer Sariayu Mawar untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan Manfaat dan Review Pembeli
-
Prancis vs Inggris: Panggung Perpisahan Deschamps dan Ambisi Rekor Kylian Mbappe
-
Keraton Surakarta Bersolek, 11 Kawasan Bersejarah Dipugar Mulai Agustus
-
FKGI Dukung Langkah Kemenhut, Infrastruktur Diminta Lindungi Koridor Gajah
-
Daftar Penjualan Mobil Mewah Juni dan Bocoran Amunisi Baru Jelang GIIAS 2026
-
Gagal Tembus Barikade Polisi, Massa Pendemo Berikan 3 Tuntutan Ini