Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan tidak akan menghadiri undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara Festival Antikorupsi di Bandung. Sebelumnya, KPK mengundang Ahok pada acara Festival Antikorupsi yang digelar di Kota Bandung selama dua hari, 10-11 Desember 2015.
Event tersebut merupakan puncak acara dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional.
Ahok tidak bisa menghadiri undangan KPK karena ada masalah yang yang harus diselesaikan. Salah satunya, kata Ahok, pihaknya masih mengurusi soal bertambahnya anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Suku Dinas Tata Air pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016.
"Ini ada masalah juga ternyata di Sudin Tata Air nambahin (anggaran dalam RAPBD) lagi duitnya. Saya dikasih tahu Pak Bestari (Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-NasDem) semalam," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/12/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, dirinya akan menunjuk Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Mery Erna Hani untuk mewakili kehadiran Ahok di kota Bandung.
"Mungkin Inspektorat saja ke sana," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Ahok sempat kesal karena pimpinan KPK sempat membatalkan undangan untuk dirinya. Pembatalan itu, kata Ahok, dilakukan tanpa alasan yang jelas.
"Saya nggak tahu (alasannya), tiba-tiba mereka e-mail ke saya bilang acara yang untuk memperingati hari antikorupsi dunia dibatalin, oleh permintaan pimpinan KPK," kata Ahok, dua hari lalu.
Ahok mengaku tidak tahu undangan tersebut dibatalkan oleh pimpinan KPK yang mana. Dia mengklaim surat undangan yang diterima tidak resmi sebagaimana undangan pada umumnya.
"Ini juga nggak resmi suratnya, cuma di e-mail doang. Ya udahlah, batal diundang yaudahlah. Saya nggak tahu alasanya, kamu mesti tanya sama pimpinan KPK yang mana saya juga nggak tahu. Alasan apa pembatalan nggak jelas juga," katanya.
Ketika disinggung apakah pembatalan undangan kepada Ahok ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Ahok hanya menjawab kemungkinan tersebut bisa terjadi.
"Mungkin tuh soal Sumber Waras, mau kriminalisasi Ahok kali oknumnya (di KPK) gue nggak tahu. Mau kriminal Ahok malu dong, Ahok sudah tercatat," jelasnya.
Menurut Ahok Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, orang yang sempat memberikan penghargaan kepadanya. Penghargaan itu diberikan pada tahun 2006, penghargaan tiga mitra award antikorupsi di tugu proklamasi waktu memperingati hari antikorupsi dunia ini tahun 2006 akhir.
"Makanya saya nggak tahu (kenapa undnaganya dibatalin), kamu tanya aja sama KPK kenapa kamu batalin (undangan) Ahok," jelasnya.
Berita Terkait
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Ramalan Ahok Soal Banjir Sampai Monas Meleset, Ini Kata Pramono Anung
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Janji Rano Karno Benahi Tanggul Pantai Mutiara yang Mulai Rembes
-
Misteri Sumber Waras Berakhir: KPK Hentikan Penyelidikan, Gubernur Pramono Bisa Ambil Alih Aset
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sunscreen Menghilangkan Flek Hitam Usia 40 Tahun
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 5 Bedak Murah Mengandung SPF untuk Dipakai Sehari-hari, Mulai Rp19 Ribuan
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
-
Jelang Kunjungan Prabowo ke Inggris, Trah Sultan HB II Tolak Keras Kerja Sama Strategis! Ada Apa?
-
Siapa Ario Damar? Tokoh Penting Palembang yang Makamnya Kini Dikritik Usai Direvitalisasi
-
Fadli Zon Kaget! Acara Serah Terima SK Keraton Solo Diserbu Protes, Mikrofon Direbut
-
Tim SAR Temukan Serpihan Pesawat ATR42-500 Berukuran Besar
Terkini
-
'Sengaja Cari yang Bukan Ahli Pendidikan', Saksi Bongkar Peran Nadiem di Sidang Korupsi Laptop
-
137 Ton Sampah Diangkut dari Tanggul Muara Baru, DLH DKI Targetkan 5 Hari Selesai
-
Tepis Isu Simpang Siur, Dasco Tegaskan Tak Ada Wacana Pilpres Dipilih MPR dalam Revisi UU Pemilu
-
DPRD DKI: 137 Kawasan Jakarta Rawan Narkoba, Menyusup ke Kamar Kos dan Apartemen
-
Bauran Energi Terbarukan 2025 Baru 15,75 Persen, IESR: Tak Sesuai Target
-
'Anies Adalah Kami': Partai Gerakan Rakyat Resmi Lahir, Siap Jadikan Anies Baswedan Presiden
-
Berkedok Toko Plastik, Polisi Bongkar Peredaran Ribuan Obat Berbahaya Ilegal di Jagakarsa
-
DPR Tegaskan Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas, Tepis Isu Pemilihan via DPRD
-
5 Fakta Tragedi Pesawat IAT di Maros: Tabrak Gunung, Sinyal Darurat Mati Total
-
Eks Wamenaker Noel Didakwa Dapat Gratifikasi Rp3,3 Miliar dan Motor Ducati Scrambler