Ombudsman: Tak Hanya Pemerintah Pusat, Layanan Pemda Juga Jelek

Suara.com - Hasil penelitian Ombudsman Republik Indonesia‎ menyebutkan pelayanan publik pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan kota masih buruk. Indikatornya terlihat dari pelayanan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perdagangan.

"Dari 33 sampel pemerintah provinsi, hanya tiga provinsi yang pelayanan publiknya baik atau dalam kategori zona hijau. Dan 17 ‎provinsi berzona kuning atau sedang dan 13 provinsi berzona merah atau pelayanannya rendah," kata Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, dalam acara penyerahan predikat kepatuhan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Sedangkan untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten dan Kota, dari 114 sampel yang diteliti hanya enam pemerintah yang standar pelayanan publiknya baik atau masuk kategori zona hijau. Sedangkan 33 kabupaten dan kota lainnya berzona kuning atau pelayanan sedang.

"‎Sebanyak 75 kabupaten dan kota standar pelayanan publiknya rendah atau berzona merah. Hasil ini layaknya dijadikan potret kepatuhan pelayanan publik yang harus diperbaiki secara terus menerus ke depan," katanya.

Sebelumnya, Danang juga menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah pusat terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 belum memuaskan. Penelitian ini dilakukan pada kementerian dan lembaga negara.

"Dari sampel 22 kementerian, hanya enam Kementerian berzona hijau atau sangat patuh dalam pelayanan publik. Dua belas kementerian berzona kuning atau tingkat patuhnya sedang dan empat Kementerian berzona merah atau tidak patuh," kata dia.

Dari 15 lembaga negara yang dijadikan sampel penelitian, hanya tiga lembaga yang pelayanan publiknya baik atau masuk kategori zona hijau. Sembilan lembaga‎ tingkat sedang atau berzona kuning dan tiga yang pelayanannya rendah atau zona hijau.

"Dengan kondisi ini pemenuhan standar pelayanan sudah pasti adalah harga mati untuk pelayanan publik yang baik di republik ini. Kondisi ini harus dijadikan perhatian serius oleh Presiden," kata Danang.
Variabel penilaian ombudsman meliputi sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, pelayanan khusus dan informasi biaya, serta standar pelayanan seperti informasi biaya serta prosedur dan persyaratan pelayanan.

Penelitian dilakukan Maret - Mei untuk periode pertama dan Agustus - Oktober‎ 2015 untuk periode kedua.