Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pasrah apabila dirinya benar akan dilaporkan orangtua pemegang bantuan sekolah Kartu Jakarta Pintar (KJP), Yusri Yusnaini ke Polda Meto Jaya.
Yusri sebelumnya sempat mengancam akan melaporkan Ahok ke Polda Metro karena tak terima dikatakan maling saat dia mengadukan persoalan ada toko di bilangan Jakarta Utara, yang menjual keperluan sekolah. Saat itu setiap transaksi yang ia lakukan dikenakan potongan 10 persen dari toko.
"Ya sudahlah. Saya bukan marahin, tapi dia ngeyel. Saya sudah bilang nggak mungkin belanja di toko dipotong 10 persen. Dia ngadu ke saya tuh bilang 'Pak gimana nih saya belanja di toko dipotong 10 persen'," kata Ahok usai menghadiri acara Pelantikan Pengurus Persatuan Guru Madrasah Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Dki Jakarta di Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Sekarang Ahok malah merasa dipolitisasi oleh Yusri setelah mengetahui dirinya digugat Rp100 miliar karena mengatakan orangtua pemegang KJP itu maling.
"Terus saya sudah lihat ini politisasi. Mana ada ibu-ibu terima KJP nggak mampu sampai bisa tahu hitungan duit (mau gugat Rp100 miliar)," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyayangkan Yusri saat melaporkan temuan ini tidak langsung ke dirinya melalui pesan singkat, dan malah menunggu di gedung DPRD DKI Jakarta.
"Terus dia ngaku terima uang. Kalau terima uang kenapa kamu nggak lapor dari awal kan bisa SMS. Kenapa lapornya ke DPRD? Pengaduan semua ke saya lho. Saya ini biasa ngurusin anak-anak yang terima KJP," katanya.
"Kalau mau gugat Rp100 miliar mah diajarin orang. Mana bisa sih orang penerima KJP mau gugat Rp100 miliar? Saya saja nggak pernah kebayang terima Rp100 miliar," sambungnya.
Berita Terkait
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
-
Buruan Cek! Pramono Umumkan KJP Plus Tahap II 2025 Mulai Cair, Rp1,61 Triliun untuk 707 Ribu Siswa
-
Jadwal Pencairan KJP Plus Usai Tertunda: Cek Besaran Dana yang Cair September
-
Kasus Deddy Sitorus Dinilai Mirip Ahok: Video Tuai Polemik karena Sengaja Dipotong?
-
Terbukti Anarkis Saat Demo, Penerima KJP dan KJMU DKI Jakarta Terancam Dicabut Bantuannya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik