Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto saat meninggalkan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Baca 10 detik
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan kursi ketua DPR setelah ditinggalkan Setya Novanto tetap jatah Fraksi Golkar.
"Tetap itu kewenangan yang ada di Fraksi Golkar, saya kira mekanisme seperti itu jadi tidak ada istilah kocok ulang," kata Sudding di gedung DPR, Kamis (17/12/2015).
Atas sikap Novanto yang mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR setelah tersangkut kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Sudding mengapresiasi langkah tersebut.
"Dia berhenti dalam posisi Ketua DPR RI akan tetapi keanggotaanya masih tetap. Dan itu adalah sebuah langkah yang arif ya," kata Suding.
Terkait mekanisme pengganti Novanto, Ketua Fraksi Nasional Demokrat Victor Laiskodat mengatakan bisa saja melalui kocok ulang.
"Ya bisa saja melalui mekanisme kocok ulang, kalau ada kesepakatan seperti itu," kata Victor.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pimpinan dewan akan melakukan rapat internal dengan Sekretaris Jenderal DPR untuk membahas pelaksanaan agenda-agenda parlemen pascamundurnya Novanto.
"Kemarin sore pak Novanto mengundurkan diri dari Ketua DPR RI sehingga otomatis hal-hal yang ada di MKD langsung berhenti dan selanjutnya tentu pak Novanto tidak menduduki Ketua DPR lagi. Untuk itu saya pagi ini hadir melaksanakan rapat intern dengan sekjen karena sebetulnya banyak agenda yang harus dilaksanakan," kata Agus Hermanto.
Politikus Demokrat itu mengatakan dalam rapat internal bersama Sekjen DPR juga akan dibahas hal-hal lain, namun intinya rapat akan memastikan semua agenda parlemen dapat terus berjalan dan tidak terlambat.
"Tetap itu kewenangan yang ada di Fraksi Golkar, saya kira mekanisme seperti itu jadi tidak ada istilah kocok ulang," kata Sudding di gedung DPR, Kamis (17/12/2015).
Atas sikap Novanto yang mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR setelah tersangkut kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Sudding mengapresiasi langkah tersebut.
"Dia berhenti dalam posisi Ketua DPR RI akan tetapi keanggotaanya masih tetap. Dan itu adalah sebuah langkah yang arif ya," kata Suding.
Terkait mekanisme pengganti Novanto, Ketua Fraksi Nasional Demokrat Victor Laiskodat mengatakan bisa saja melalui kocok ulang.
"Ya bisa saja melalui mekanisme kocok ulang, kalau ada kesepakatan seperti itu," kata Victor.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pimpinan dewan akan melakukan rapat internal dengan Sekretaris Jenderal DPR untuk membahas pelaksanaan agenda-agenda parlemen pascamundurnya Novanto.
"Kemarin sore pak Novanto mengundurkan diri dari Ketua DPR RI sehingga otomatis hal-hal yang ada di MKD langsung berhenti dan selanjutnya tentu pak Novanto tidak menduduki Ketua DPR lagi. Untuk itu saya pagi ini hadir melaksanakan rapat intern dengan sekjen karena sebetulnya banyak agenda yang harus dilaksanakan," kata Agus Hermanto.
Politikus Demokrat itu mengatakan dalam rapat internal bersama Sekjen DPR juga akan dibahas hal-hal lain, namun intinya rapat akan memastikan semua agenda parlemen dapat terus berjalan dan tidak terlambat.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO