HIPMI Sebut Menteri Jokowi Gagal Paham Keluarkan Regulasi

Suara.com - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bidang Organisasi, Anggawira menyatakan bahwa seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang solutif dan bukan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Keberadaan negara ini seharusnya merangkul dan membuat kebijakan yang solutif, bukan dengan langsung melakukan pelarangan seperti Gojek dan keberadaan virtual office, Ini sudah gagal paham” ujar Anggawira dalam pesan elektronik, Jumat (18/12/2015).

Ketua Umum VOACI Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama dan Inkubator Usaha (Virtual Office & Co Working Space Association) ini menyebut bahwa Jokowi seharusnya memperhatikan menterinya yang mengeluarkan kebijakan penting.

“Ini seharusnya menjadi konsen Jokowi. Menteri Jonan melarang aplikasi transportasi, Mendag Lembong mengeluarkan Surat Edaran Virtual Office tidak bisa didaftarkan menjadi perusahaan, ini konsen pemerintah terhadap pengusaha pemula bagaimana? Kalau melarang semua orang bisa, Jika tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang memberikan solusi untuk masyarakat ya dicopot saja!,” tegas Angga.

Anggawira juga menambahkan pemerintah harus melihat bagaimana peran ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kecenderungan inovasi bisnis yg melampaui aturan selalu dimatikan ketimbang dicarikan solusinya, harusnya pemerintah bisa lebih sensitif menciptakan regulasi yg pro bisnis dan memberikan kemudahan semakin banyak jumlah pengusaha tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,” papar pria lulusan Doktor itu.

Selain menggerakan investasi dan kewirausahaan, HIPMI juga menilai bisnis Go-Jek dan kawan-kawan (dkk) sangat pro job sebab dia menciptakan lapangan kerja dan mampu memberi jawaban atas tingginya angka pengangguran

HIPMI Research Center mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari Januari hingga Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran bertambah 320 ribu dibanding dengan tahun sebelumnya sebanyak 7,24 juta orang pada Agustus 2014.

Sebelumnya, desakan masyarakat datang karena adanya larangan dari Menteri Jonan. Salah satunya dari Pakar Digital Marketing Indonesia, Anthony Leong yang menyebut bahwa menteri menteri dan presiden tidak koordinasi perihal membangun ekonomi kreatif Indonesia.

“Tujuan Presiden bentuk Badan Ekonomi Kreatif kan agar lahir banyak pengusaha startup di Indonesia. Akhir-akhir ini ada dua regulasi yang mungkin offiside, satu soal transportasi aplikasi ini, satu lagi perihal surat edaran Virtual Office yang melarang pembuatan perusahaan. Mungkin ini yang diinginkan pemerintah untuk membunuh Startup dan UKM Indonesia? Dulunya Jokowi mau membawa beberapa perwakilan seperti Bos Gojek, Tokopedia  ke Sillivon Valley untuk “menjual” startup Indonesia untuk investor besar, tapi ini malah dalam negerinya pemerintahnya menghambat total,” tegas CEO Menara Digital Enterprise itu.