Suara.com - Dewan Keamanan PBB pada Senin (21/12/2015) memperbarui rejim sanksi terhadap kelompok gerilyawan di Afghanistan. Namun pada saat yang sama, DK PBB menyampaikan keprihatinan besarnya mengenai situasi keamanan di negeri tersebut.
Dalam satu resolusi yang disahkan dengan suara bulat, DK menyampaikan keprihatinan kuatnya mengenai situasi keamanan di Afghanistan, terutama kerusuhan dan serangan oleh Taliban, Al-Qaida dan hubungan kuat antara aksi perlawanan dan teror serta perdagangan narkotika.
Dewan tersebut juga menyampaikan keprihatinan mengenai peningkatan kehadiran dan potensi pertumbuhan pada masa depan kelompok yang berafiliasi kepada IS (yang juga dikenal dengan nama ISIL) di Afghanistan.
DK memperpanjang rejim sanksi, antara lain mempertahankan pembekuan aset, larangan bepergian dan embargo senjata atas lembaga atau orang tertentu.
Namun, resolusi itu mengakui situasi keamanan di Afghanistan telah merekah dan sebagian anggota Taliban telah bergabung dengan Pemerintah Afghanistan dan mendukung penyelesaian damai bagikonflik yang berkecamuk di Afghanistan.
Oleh karenanya, Dewan tersebut menyampaikan "keinginannya untuk memberi kesempatan bagi pencabutan sanksi atas mereka yang bergabung", kata resolusi itu, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.
Mengenai upaya memerangi aliran dana gerilyawan, resolusi tersebut menyeru semua pihak terkait agar "membekukan tanpa penundaan dana dan aset lain keuangan atau sumber ekonomi" per orangan, kelompok dan lembaga sesuai dengan daftar sanksi di dalam Resolusi 1988 (2011).
Pada Senin pagi, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan Nicholas Haysom memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan.
Ia memuji Pemerintah Persatuan Nasional atas keberhasilan menggolkan agenda politiknya, termasuk pelaksanaan ketentuan Kesepakatan September 2014, serta atas brelanjutnya pelaksanaan pembangunan blok bagi peningkatan ekonomi jangka-panjang, kata Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq.
Menurut Haysom, Afghanistan --yang terus menghadapi tantangan besar-- telah melewati tahun pertama peralihannya, suatu prestasi, kata Haq. (Antara)
Berita Terkait
-
Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Nasir Djamil: Bukan Berarti Pusat Tak Sanggup, Ini Misi Kemanusiaan
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Jakarta Disebut Sebagai Kota Terpadat di Dunia, Bagaimana Agar Tetap Nyaman Dihuni?
-
PBB Nobatkan Jakarta Kota Terpadat Dunia, Gubernur Pramono: Itu Salah, Mungkin...
-
PBB Sebut Jakarta Kota Terpadat Dunia, Rano Karno Curiga Ada Jebakan Aglomerasi?
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Kereta Panoramic Jadi Tren Wisata Baru, Jumlah Penumpang Tumbuh 38,6 Persen Sepanjang 2025
-
Wakapolri Tinjau Arus Balik Libur Nataru, Skema One Way hingga Contraflow Disiapkan
-
Proyek Pengendali Banjir Fatmawati Dimulai, Jalan H. Nawi Bakal Menyempit Selama Setahun
-
Begini Situasi Manggarai Sore Tadi, Tawuran Warga yang Bikin Rute Transjakarta Dialihkan
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
-
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Kontrakan Tanjung Priok, Satu Anak Kritis