Suara.com - Dewan Keamanan PBB pada Senin (21/12/2015) memperbarui rejim sanksi terhadap kelompok gerilyawan di Afghanistan. Namun pada saat yang sama, DK PBB menyampaikan keprihatinan besarnya mengenai situasi keamanan di negeri tersebut.
Dalam satu resolusi yang disahkan dengan suara bulat, DK menyampaikan keprihatinan kuatnya mengenai situasi keamanan di Afghanistan, terutama kerusuhan dan serangan oleh Taliban, Al-Qaida dan hubungan kuat antara aksi perlawanan dan teror serta perdagangan narkotika.
Dewan tersebut juga menyampaikan keprihatinan mengenai peningkatan kehadiran dan potensi pertumbuhan pada masa depan kelompok yang berafiliasi kepada IS (yang juga dikenal dengan nama ISIL) di Afghanistan.
DK memperpanjang rejim sanksi, antara lain mempertahankan pembekuan aset, larangan bepergian dan embargo senjata atas lembaga atau orang tertentu.
Namun, resolusi itu mengakui situasi keamanan di Afghanistan telah merekah dan sebagian anggota Taliban telah bergabung dengan Pemerintah Afghanistan dan mendukung penyelesaian damai bagikonflik yang berkecamuk di Afghanistan.
Oleh karenanya, Dewan tersebut menyampaikan "keinginannya untuk memberi kesempatan bagi pencabutan sanksi atas mereka yang bergabung", kata resolusi itu, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.
Mengenai upaya memerangi aliran dana gerilyawan, resolusi tersebut menyeru semua pihak terkait agar "membekukan tanpa penundaan dana dan aset lain keuangan atau sumber ekonomi" per orangan, kelompok dan lembaga sesuai dengan daftar sanksi di dalam Resolusi 1988 (2011).
Pada Senin pagi, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan Nicholas Haysom memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan.
Ia memuji Pemerintah Persatuan Nasional atas keberhasilan menggolkan agenda politiknya, termasuk pelaksanaan ketentuan Kesepakatan September 2014, serta atas brelanjutnya pelaksanaan pembangunan blok bagi peningkatan ekonomi jangka-panjang, kata Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq.
Menurut Haysom, Afghanistan --yang terus menghadapi tantangan besar-- telah melewati tahun pertama peralihannya, suatu prestasi, kata Haq. (Antara)
Berita Terkait
-
Pria Bakar Diri Hingga Tewas di Depan Maskar Besar PBB New York
-
Gempa Bumi Venezuela, PBB Siapkan 10 Ribu Kantong Jenazah
-
Ribuan Pengungsi di Indonesia Belasan Tahun Tanpa Kejelasan, Ini Penjelasan UNHCR
-
PBB: Hampir 1.000 Warga Palestina Dibunuh Israel Sejak Oktober 2025
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 6 Sunscreen Pencerah di Indomaret yang Worth It Masuk Keranjang Belanja
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM
-
Jelang Muktamar NU Ke-35, Menimbang Sosok Rais Aam Ideal di Tengah Tantangan Abad Kedua
-
Sentil Kesenjangan Pendidikan, Hafid Abbas: 99,5 Persen Kampus Berkualitas Menumpuk di Jawa
-
Di Balik Gempuran 187 Serangan Siber Per Detik, RUU KKS Dicurigai Bakal Represif
-
Hakim yang Vonis Nadiem Makarim Dilaporkan ke KY, Ada Bukti Rekaman Ketiduran Saat Sidang
-
Polisi Ungkap Peran 14 Tersangka Baru Kasus Daycare Little Aresha, Ada Satpam dan Petugas Kebersihan
-
Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Saat Terima Audiensi DPRD Teluk Wondama
-
Cerita Mahasiswa UI di DPR, Ada Akademisi Dicekal Masuk Kampus Akibat Intervensi Politik
-
Gubsu Bobby Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemprov Sumut Catat Surplus Rp521,494 M