Organda Usul Tarif Angkutan Umum Yogyakarta Turun 3 Persen

Suara.com - Organisasi Angkutan Darat Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan tarif angkutan umum di wilayahnya turun 3 persen. Ini menyusul turunnya harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar.

"Usulan penurunan tiga persen dari tarif sekarang sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur," kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY Agus Adrianto di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (11/1/2016).

Usulan penurunan tersebut hanya diperuntukkan bagi angkutan berbahan bakar solar. Khususnya Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Serta angkutan perkotaan non-Trans Jogja, serta non-taksi. Sedangkan angkutan berbahan bakar premium atau bensin akan tetap dikenakan tarif semula.

Usulan penurunan tarif angkutan umum tiga persen merupakan solusi jalan tengah yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan penumpang sekaligus pengusaha angkutan dengan mempertimbangkan berbagai biaya komponen lainnya.

Beberapa komponen yang menjadi dasar penurunan tarif tiga persen tersebut selain harga BBM juga mempertimbangkan harga suku cadang kendaraan, serta upah karyawan atau sopir. Tingkat keterisian kursi penumpang (load factor) yang saat ini masih mencapai 20-25 persen juga menjadi pertimbangan revisi tarif tersebut.

"Saya kira penurunan tarif angkutan tiga persen adalan 'win-win solution' saat ini," kata dia.

Dengan penurunan tiga persen tersebut, maka angkutan perkotaan yang sebelumnya Rp3.600 per penumpang turun Rp100 atau menjadi Rp3.500 per penumpang. Sementara untuk AKDP dari batas bawah Rp128-Rp198 per kilometer per penumpang juga akan diturunkan tiga persen.

Meski demikian, usulan revisi tarif angkutan tersebut masih akan menunggu pengesahan Gubernur DIY melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika DIY Sigit Haryanta memaklumi keputusan Organda DIY yang hanya mengusulkan penurunan tarif tiga persen karena penentuan tarif memang harus mempertimbangkan faktor komponen kebutuhan lain yang menjadi beban pengusaha angkutan.

"Artinya jangan sampai masyarakat diuntungkan dengan penurunan BBM, tetapi mematikan angkutan umum," kata dia. (Antara)