Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya mulai berusaha kembali merangkul semua partai politik. Terakhir, dua kubu PPP, baik Djan Faridz ataupun Romahurmuziy, diketahui diajak bertemu oleh Presiden Jokowi.
Menurut politisi PAN, Tjatur Sapto Edi, dalam pemerintahan yang menjalankan sistem presidensial, harus tetap dijaga adanya oposisi. Karena itu menurutnya, merangkul semua partai dan diajak bergabung bukanlah jalan keluar yang apik. Dia berpendapat, Presiden harus punya seni untuk menyeimbangkan antara oposisi dan koalisinya.
"Politik itu, kalau (sistem) presidensial, kalau terlalu banyak di luar (pemerintahan), pemerintah tidak stabil. Kalau terlalu banyak di dalam, pemerintah jadi otoritarian. Maka keseimbangan inilah seni yang harus dimiliki Presiden," kata Tjatur, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Menurut Tjatur, proses bergabungnya oposisi menjadi koalisi, atau partai di luar pemerintah berubah menjadi pendukung pemerintah, merupakan hal yang biasa dalam proses politik. Yang penting adalah bagaimana konsolidasi demokrasi bisa berhasil dan semua partai menjadi agen demokrasi yang baik.
"Yang perlu kita tekankan adalah (bahwa) pemerintah ini berhasil mana kala konsolidasi demokrasi berhasil. Mana kala parpolnya sehat, mana kala parpolnya resolusi konfliknya jelas. Itu prestasi juga buat pemerintah dalam berkonsolidasi demokrasi," kata anggota Komisi III tersebut.
Tjatur sendiri menilai, saat ini konsolidasi demokrasi belumlah terbentuk. Hal itu terutama bila dilihat di internal kabinet Presiden Jokowi, karena menurutnya masih ada perbedaan antara menteri dan Presidennya.
"Menurut saya, ada kendala antara pembantu dengan top leader-nya. Saya apresiasi top leader-nya, sudah mulai turun untuk bisa membantu partai-partai yang ada konflik, yang tidak maksimal dalam konsolidasi demokrasi. Itu bisa membuat resolusi, bisa menyatukan kembali. Kalau itu bisa dilakukan, leader-nya bagus. Tapi yang jelas, pembantunya ini tidak perform dalam hal mengelola konflik di dalam parpol," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan