Suara.com - Dua kapal perang Indonesia (KRI) menyisir perairan Makassar untuk mengamankan kunjungan kerja Wakil Presiden HM Jusuf Kalla yang memantau langsung Pelabuhan Hatta, Makassar.
"Ini adalah protap (prosedur tetap) untuk melaksanakan pengamanan di lokasi yang akan dituju oleh presiden maupun wakil presiden," ujar Kepala Dinas Penerangan Lantamal VI Makassar Kapten Laut (KH) Suparman Sulo di Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, pengamanan laut itu dilaksanakan selama dua hari dengan mengerahkan KRI serta personel TNI AL untuk memastikan rute yang akan dikunjungi Wakil Presiden HM Jusuf Kalla betul-betul aman.
Dua kapal perang Indonesia yang dikerahkan untuk menyisir perairan Makassar yakni KRI Birang yang dikomandani Kapten Laut (P) Ahmad Makmur Ikhlas.
Sedangkan untuk KAL Suluh Pari dikomandani Kapten Laut (P) Senopati Yuho. Mereka menyisir perairan selama dua hari yakni 16 dan 17 Januari 2015.
"Di atas KRI itu ada prajurit TNI AL yang selalu siaga dan di sekitar pantai serta pelabuhan juga banyak ditempatkan personil marinir," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pelabuhan di Makassar dapat menjadi Hub Port (pelabuhan penghubung) untuk wilayah timur Indonesia.
"Sekarang pelan-pelan Makassar menjadi hub untuk Indonesia timur," kata Wapres disela-sela meninjau terminal peti kemas Pelindo IV di Makassar, Sabtu.
Dengan menjadi pelabuhan penghubung maka target efisiensi bisa dicapai terkait waktu dan biaya per unit kontainer. Dulu sistem Hubnya ada di Surabaya, Jakarta dan Singapura yang akan membutuhkan waktu lama dan biaya lebih.
Wapres mengatakan, peninjauan ke Pelindo IV tersebut untuk melihat kemajuan pelabuhan karena menjadi indikator kemajuan perdagangan.
"Ini juga untuk melihat pelabuhan Makassar dikembalikan ke fungsi awalnya dulu. Dulu di Indonesia hanya empat yang disebut "main port" yaitu Belawan, Tanjung Priok, Surabaya dan Makassar," katanya.
Tapi karena perubahan sistem otonomi di Jawa, pemanfaatan pelabuhan di Makassar jadi berkurang. Namun saat ini karena tingkat produksi sudah lebih tinggi lagi, maka ekspor langsung sudah dimungkinkan karena produktivitas naik. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Profil Grace Natalie: Komisaris MIND ID yang Dipolisikan Terkait Video Ceramah JK
-
Grace Natalie Anak Siapa? Kini Dilaporkan ke Polisi oleh 40 Ormas Islam
-
Dipolisikan 40 Ormas Islam, Ade Armando Tantang Balik: Tunjukkan Bukti di Video Mana
-
Ade Armando Klaim Baru Tahu Ceramah JK di UGM 40 Menit Usai Dipolisikan
-
Hormati Pertemuan PGI - HKBP dan Jusuf Kalla, GAMKI Ajak Publik Hindari Polarisasi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara