Suara.com - Penyidik Polda Metro Jaya mulai menyelidiki akun progapanda gay untuk kalangan anak remaja lewat Twitter. Kasus ini pertamakali disorot oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
"Kami selidiki," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Yang dipermasalahkan bukan keberadaan komuntias gay. Tapi akun gay tersebut mengumbar kata-kata mesum, bahkan video porno, untuk menggaet anak remaja. Sejak kasus ini ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika langsung menutupnya. Dan polisi akan mengembangkannya karena tidak tertutup kemungkinan pelaku bikin akun baru.
Iqbal mengatakan penyelidikan kasus propaganda gay di media sosial dengan sasaran anak remaja tidak harus menunggu pengaduan.
"Kami nggak perlu minta laporan yang begitu, kita bisa langsung lidik," katanya.
Iqbal menambahkan akan langsung bicara dengan tim Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengenai perkembangan penanganan kasus.
"Nanti saya tanyakan kepada cyber crime krimsus," kata Iqbal.
Kepala Divisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk menyelidiki dan menindak pihak-pihak yang propaganda gay di kalangan anak di media sosial.
"Apabila terindikasi ada anak di bawah umur, maka KPAI bersama KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), sekolah yang terlibat dan lembaga terkait akan melakukan rehabilitasi kepada anak - anak tersebut," kata Erlinda kepada Suara.com.
Propaganda gay terhadap anak-anak, kata Erlinda, merupakan kejahatan berat dan tindakan pidana. Oleh karena itu, kata dia, wajib diperangi.
"Kami sangat mengutuk apa yang telah di-share oleh salah satu akun yang menampilkan foto dan video seksual yang tidak layak dilihat dan ditujukan untuk menggaet anak remaja dan itu semua merupakan pelanggaran pidana (UU Pornografi)," kata Erlinda.
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay mengatakan teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan. Berkomunikasi sekarang tidak ada lagi sekat ruang dan waktu. Orang bisa berkomunikasi langsung tanpa beranjak dari tempat duduk. Ada manfaat, tetapi juga banyak mudaratnya.
"Teknologi informasi ini digunakan sesuai selera penggunanya. Tidak jarang, banyak yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang merusak dan menimbulkan keresahan masyarakat," kata Saleh kepada Suara.com.
Saleh menambahkan perkembangan seperti ini harus diantisipasi agar jangan mendatangkan keburukan. Khususnya akun propaganda gay yang telah di-suspend, tidak tertutup kemungkinan nanti orangnya membikin akun baru.
"Membuat akun itu kan tidak bayar. Jadi orang bisa menutup dan membuka kapan saja. Dan orang bisa mem-posting apa saja yang disenangi," kata anggota Fraksi PKB.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?