Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar mengatakan pembangunan bidang pendidikan di Papua masih minim. Oleh karena itu dirinya mendorong PT Freeport membangun sekolah di Papua yang berkualitas.
Menurutnya, rakyat Papua memiliki kemampuan kecerdasan seperti masyarakat umumnya. Seharusnya PT Freeport memberikan kontribusi kepada rakyat Papua dengan membangun sekolah.
"Banyak orang Papua yang pintar-pintar. Kenapa Freeport tidak membuat seperti boarding school di sana? Freeport harusnya bisa membuat boarding school di Papua," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan DPD di Ruang Komite I, DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2016)
Tak hanya itu, Luhut menilai PT Freeport hanya memberikan hasil keuntungan kepada pimpinan suku di Papua. Hasil keuntungan PT Freeport belum dirasakan masyarakat setempat. Tidak hanya itu, masyarakat Papua juga, harus mau menerima kritikan dari pemerintah pusat.
"(Freeport) Jangan kasih ke kepala suku saja, dia gunakan uangnya buat kawin dan pesta. Orang Papua jangan hanya kritik kita saja (Pemerintah Pusat), kita juga boleh kritik kalian," tuturnya.
Luhut menambahkan, penerimaan dana Otsus Papua sejak tahun 2002 hingga 2015 Rp53 Triliun. Namun, dana Otsus tersebut tidak dikelola dengan baik. Sehingga belum terlihat kualitas pendidikan yang baik.
"Kalian (Papua) punya dana Otsus, tetapi tidak bisa bangun sekolah yang bagus. Kita mendorong pendidikan yang berkualitas di Papua," ungkapnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite I menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy, Staf Khusus Presiden Lenius Kogoya di Gedung DPD, Komplek Parlemen, Senin (9/12/2016).
Dalam rapat kerja dibahas tentang implementasi otonomi khusus (Otsus) Papua.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak
-
BNPB Klaim Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny sebagai Bencana dengan Korban Terbanyak 2025
-
Jerat Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka, Polri Usut Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi PLTU 1 Kalbar
-
Hakim MK Soroti Gugatan UU Pers: Digugat Iwakum, Dijawab Mantan Jurnalis di Pemerintahan
-
Profil Halim Kalla Tersangka Korupsi PLTU: Adik Jusuf Kalla, Pionir Bioskop Digital-Mobil Listrik