Suara.com - Otoritas penyelenggara MotoGP, Dorna Sports, berikan tenggat waktu baru bagi pemerintah Indonesia untuk memutuskan jadi tidaknya menggelar balapan MotoGP 2017 di tanah air.
Pemberian toleransi waktu yang baru ini sebagaimana diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi setelah berkomunikasi dengan pihak Dorna.
"Setelah kami berkomunikasi dengan Dorna, akhirnya batas waktunya diperpanjang hingga Juni. Bukan Februari ini," kata Menpora Imam Nahrawi di sela-sela penandatangan MoU dengan Bekraf di Kantor Kemenpora Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Pertemuan antara Kemenpora dan Dorna terjadi di awal bulan ini. Dalam keputusannya, Dorna memberi kesempatan kepada Indonesia untuk mempersiapkan diri menggelar balapan motor roda dua paling bergengsi di dunia tersebut.
Keputusan Dorna ini turut pula membangkitkan geliat di daerah-daerah di Indonesia. Dalam hal ini, banyak daerah yang bersedia menjadi tuan rumah, seperti Bali dan DKI Jakarta.
"Memang ada usulan digelar di Gelora Bung Karno. Namun juga belum ditetapkan. Saat ini baru dilakukan pengukuhan dan perincian dari Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Menpora.
"DKI Jakarta bahkan telah menyiapkan tempat di Tegal Alur. Jawa Barat siap bangun sirkuit berkelas internasional di wilayah Cisum Dawuh. Begitu juga dengan Surabaya dan Bali," lanjut Menpora. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing