Warga Kalijodo diterima oleh komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas, dan didampingi dua orang staf. [suara.com/Erick Tanjung].
Usai audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), puluhan warga Kalijodo mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (15/2/2016). Warga mengadukan rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI yang dilakukan secara sepihak tanpa mengajak rembug warga terlebih dahulu.
"Ini sekarang kami mau langsung ke DPRD. Kami mau mengadukan permasalahan penggusuran yang dilakukan secara sepihak oleh Pemrov DKI," kata salah satu warga, Leonard Eko Wahyu (38) di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat.
Sebelumnya mereka mengadukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan melakukan penggusuran pemukiman warga di kawasan Kalijodo yang dianggap sebagai jalur hijau. Mereka diterima oleh salah satu Komisional Komnas HAM, Hafid Abbas didampingi dua staf.
Mereka merasa diintimidasi oleh Pemprov DKI karena didatangkan ratusan personel Satpol PP bersama TNI dan Polri bersenjata lengkap pada Minggu (14/2) kemarin pagi.
"Kami tidak pernah mendapat sosialisasi sama sekali mengenai rencana penggusuran pemukiman oleh Pemprov DKI . Tiba-tiba kemarin datang orang Kecamatan dikawal Satpol PP, Polisi dan TNI 250 personel membawa senjata laras panjang. Mereka menempelkan selebaran pengumuman penggusuran," kata Leo dalam audiensi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/2).
Atas kedatangan aparat kepolisian dan TNI bersenjata lengkap itu, warga merasa seperti diteror. Seolah-olah warga komplotan penjahat yang sedang digrebek.
"Kami sangat syok. Apakah kami dianggap teroris, berhadapan dengan laras panjang," ujar dia.
Leo mengaku, warga mengetahui rencana penggusuran itu dari pemberitaan media massa. Pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga.
"Kami tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah diajak bicara mengenai rencana penggusuran itu. Kemudian diberita di tempat kami dituduh ada perjudian, yang mana tolong tunjukkan ke kami, sudah 15 tahun tidak ada judi di sana. Kalau ada prostitusi, silahkan dibahas soal itu solusinya bagaimana," imbuh dia.
Dia mengaku, setiap tahun warga Kalijodo selalu bayar pajak pada Pemerintah.
Komentar
Berita Terkait
-
DPRD DKI Galang Rp 359 Juta untuk Korban Bencana Sumatra
-
Darurat Kekerasan Sekolah! DPRD DKI Pastikan Perda Anti Bullying Jadi Prioritas 2026
-
DPRD Desak Gubernur Pramono Anung Segera Tetapkan UMP DKI 2026
-
Baru Dilantik, Sekda DKI Langsung Dapat PR Berat dari Ketua DPRD
-
DPRD DKI Coret Pasal Larangan Jual Rokok 200 Meter dari Sekolah, Kemendagri Jadi Penentu
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak