Warga Kalijodo diterima oleh komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas, dan didampingi dua orang staf. [suara.com/Erick Tanjung].
Usai audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), puluhan warga Kalijodo mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (15/2/2016). Warga mengadukan rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI yang dilakukan secara sepihak tanpa mengajak rembug warga terlebih dahulu.
"Ini sekarang kami mau langsung ke DPRD. Kami mau mengadukan permasalahan penggusuran yang dilakukan secara sepihak oleh Pemrov DKI," kata salah satu warga, Leonard Eko Wahyu (38) di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat.
Sebelumnya mereka mengadukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan melakukan penggusuran pemukiman warga di kawasan Kalijodo yang dianggap sebagai jalur hijau. Mereka diterima oleh salah satu Komisional Komnas HAM, Hafid Abbas didampingi dua staf.
Mereka merasa diintimidasi oleh Pemprov DKI karena didatangkan ratusan personel Satpol PP bersama TNI dan Polri bersenjata lengkap pada Minggu (14/2) kemarin pagi.
"Kami tidak pernah mendapat sosialisasi sama sekali mengenai rencana penggusuran pemukiman oleh Pemprov DKI . Tiba-tiba kemarin datang orang Kecamatan dikawal Satpol PP, Polisi dan TNI 250 personel membawa senjata laras panjang. Mereka menempelkan selebaran pengumuman penggusuran," kata Leo dalam audiensi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/2).
Atas kedatangan aparat kepolisian dan TNI bersenjata lengkap itu, warga merasa seperti diteror. Seolah-olah warga komplotan penjahat yang sedang digrebek.
"Kami sangat syok. Apakah kami dianggap teroris, berhadapan dengan laras panjang," ujar dia.
Leo mengaku, warga mengetahui rencana penggusuran itu dari pemberitaan media massa. Pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga.
"Kami tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah diajak bicara mengenai rencana penggusuran itu. Kemudian diberita di tempat kami dituduh ada perjudian, yang mana tolong tunjukkan ke kami, sudah 15 tahun tidak ada judi di sana. Kalau ada prostitusi, silahkan dibahas soal itu solusinya bagaimana," imbuh dia.
Dia mengaku, setiap tahun warga Kalijodo selalu bayar pajak pada Pemerintah.
Komentar
Berita Terkait
-
Rp14,6 Triliun APBD DKI 'Tidur' di Bank, Anggota DPRD Curiga: Ada Apa?
-
Dituding Lamban Perbaiki Pasar Taman Puring, Gubernur Pramono: Ada Pedagang yang Menolak
-
DPRD Soroti Lambannya Revitalisasi Pasar Taman Puring, Ada Apa dengan Pemprov DKI?
-
Aksi Tolak Raperda KTR, Pekerja Hiburan Malam Demo di DPRD DKI
-
Tolak Larangan Merokok di Tempat Hiburan, Ratusan Pengusaha dan Karyawan Demo di DPRD DKI
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Gempa Magnitudo 6,5 Leeward Island, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda