Warga Kalijodo diterima oleh komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas, dan didampingi dua orang staf. [suara.com/Erick Tanjung].
Usai audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), puluhan warga Kalijodo mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (15/2/2016). Warga mengadukan rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI yang dilakukan secara sepihak tanpa mengajak rembug warga terlebih dahulu.
"Ini sekarang kami mau langsung ke DPRD. Kami mau mengadukan permasalahan penggusuran yang dilakukan secara sepihak oleh Pemrov DKI," kata salah satu warga, Leonard Eko Wahyu (38) di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat.
Sebelumnya mereka mengadukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan melakukan penggusuran pemukiman warga di kawasan Kalijodo yang dianggap sebagai jalur hijau. Mereka diterima oleh salah satu Komisional Komnas HAM, Hafid Abbas didampingi dua staf.
Mereka merasa diintimidasi oleh Pemprov DKI karena didatangkan ratusan personel Satpol PP bersama TNI dan Polri bersenjata lengkap pada Minggu (14/2) kemarin pagi.
"Kami tidak pernah mendapat sosialisasi sama sekali mengenai rencana penggusuran pemukiman oleh Pemprov DKI . Tiba-tiba kemarin datang orang Kecamatan dikawal Satpol PP, Polisi dan TNI 250 personel membawa senjata laras panjang. Mereka menempelkan selebaran pengumuman penggusuran," kata Leo dalam audiensi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/2).
Atas kedatangan aparat kepolisian dan TNI bersenjata lengkap itu, warga merasa seperti diteror. Seolah-olah warga komplotan penjahat yang sedang digrebek.
"Kami sangat syok. Apakah kami dianggap teroris, berhadapan dengan laras panjang," ujar dia.
Leo mengaku, warga mengetahui rencana penggusuran itu dari pemberitaan media massa. Pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga.
"Kami tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah diajak bicara mengenai rencana penggusuran itu. Kemudian diberita di tempat kami dituduh ada perjudian, yang mana tolong tunjukkan ke kami, sudah 15 tahun tidak ada judi di sana. Kalau ada prostitusi, silahkan dibahas soal itu solusinya bagaimana," imbuh dia.
Dia mengaku, setiap tahun warga Kalijodo selalu bayar pajak pada Pemerintah.
Komentar
Berita Terkait
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai Jakarta Dikeruk hingga 5 Meter untuk Halau Banjir
-
DPRD DKI Dukung Rute Baru Transjabodetabek untuk Kurangi Macet Jakarta
-
156 Siswa Terpapar Narkotika, Gerindra Desak Pemprov DKI Perketat Penjualan Obat Keras
-
DPRD DKI: 137 Kawasan Jakarta Rawan Narkoba, Menyusup ke Kamar Kos dan Apartemen
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer