Warga Kalijodo diterima oleh komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas, dan didampingi dua orang staf. [suara.com/Erick Tanjung].
Usai audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), puluhan warga Kalijodo mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (15/2/2016). Warga mengadukan rencana penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI yang dilakukan secara sepihak tanpa mengajak rembug warga terlebih dahulu.
"Ini sekarang kami mau langsung ke DPRD. Kami mau mengadukan permasalahan penggusuran yang dilakukan secara sepihak oleh Pemrov DKI," kata salah satu warga, Leonard Eko Wahyu (38) di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat.
Sebelumnya mereka mengadukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan melakukan penggusuran pemukiman warga di kawasan Kalijodo yang dianggap sebagai jalur hijau. Mereka diterima oleh salah satu Komisional Komnas HAM, Hafid Abbas didampingi dua staf.
Mereka merasa diintimidasi oleh Pemprov DKI karena didatangkan ratusan personel Satpol PP bersama TNI dan Polri bersenjata lengkap pada Minggu (14/2) kemarin pagi.
"Kami tidak pernah mendapat sosialisasi sama sekali mengenai rencana penggusuran pemukiman oleh Pemprov DKI . Tiba-tiba kemarin datang orang Kecamatan dikawal Satpol PP, Polisi dan TNI 250 personel membawa senjata laras panjang. Mereka menempelkan selebaran pengumuman penggusuran," kata Leo dalam audiensi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/2).
Atas kedatangan aparat kepolisian dan TNI bersenjata lengkap itu, warga merasa seperti diteror. Seolah-olah warga komplotan penjahat yang sedang digrebek.
"Kami sangat syok. Apakah kami dianggap teroris, berhadapan dengan laras panjang," ujar dia.
Leo mengaku, warga mengetahui rencana penggusuran itu dari pemberitaan media massa. Pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga.
"Kami tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah diajak bicara mengenai rencana penggusuran itu. Kemudian diberita di tempat kami dituduh ada perjudian, yang mana tolong tunjukkan ke kami, sudah 15 tahun tidak ada judi di sana. Kalau ada prostitusi, silahkan dibahas soal itu solusinya bagaimana," imbuh dia.
Dia mengaku, setiap tahun warga Kalijodo selalu bayar pajak pada Pemerintah.
Komentar
Berita Terkait
-
Bakar Sampah hingga Truk Besar Ganggu Warga, Kevin Wu PSI Sidak Pabrik Makanan di Kedoya
-
DPRD DKI: Jakarta Mimpi Jadi Kota Global Tapi Anak Putus Sekolah Masih Banyak
-
Omzet Rp3,5 M, Setoran Parkir Blok M Square ke Kas Jakarta Cuma Rp711 Juta, Ada Apa?
-
Belum Ada APAR untuk Mobil Listrik, DPRD DKI Peringatkan Risiko Kebakaran
-
Sistem Mitigasi Dinilai Pincang, DPRD DKI Minta MRT Jakarta Perkuat Pasokan Listrik
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu