Wapres Bantah Ada Aliran Dana dari UNDP Untuk Kelompok LGBT

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah berita yang menyebutkan adanya aliran dana dari Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) ke Indonesia untuk mendukung kelompok LGBT.  Menurutnya, selama ini, dana untuk kegiatan kelompok LGBT di Indonesia disalurkan secara informal melalui sejumlah organisasi nonprofit yang peduli dengan hal tersebut.

"Secara resmi tidak ada mungkin lewat NGO (non-government organisation)," kata JK di Jakarta, Senin (15/2/2016).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah memanggil perwakilan UNDP di Jakarta untuk mengklarifikasi berita adanya aliran dana tersebut ke Indonesia.

"UNDP di Indonesia sudah dipanggil ke Bappenas untuk menjelaskan apa yang terjadi. Yang di sini tidak tahu dan tidak mengikuti proyek itu, itu UNDP di Thailand. Oleh karena itu diminta secara organisasi untuk memberitahukan ke Thailand supaya jangan melaksanakan itu," kata Wapres Kalla.

Sebelumnya, UNDP bekerja sama dengan Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID) mengucurkan dana sebesar 8 juta dolar AS untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan kaum LGBT.

Dalam keterangannya, UNDP menyebutkan bahwa proyek ini dimulai pada Desember 2014 hingga September 2017.

Sejumlah tujuan dari dibentuknya proyek tersebut adalah untuk mendukung kaum LGBT dalam mengetahui hak mereka, termasuk hak hukum dalam melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada mereka.

Hasil yang ingin dicapai dari proyek tersebut salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi nonprofit LGBT untuk memobilisasi, menyokong dan berkontribusi melalui dialog, kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas. (Antara)