Sidang paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Dewan Perwakilan Rakyat akan menyelenggarakan rapat paripurna pada Kamis (18/2/2016). Salah satu agenda yang akan dibahas ialah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kemarin, tiga fraksi menyatakan menolak revisi UU KPK. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS. Bagaimana sikap fraksi saat ini?
"Saya tidak tahu sikap-sikap fraksi yang menolak, yang jelas baca di media (penolakan fraksi terkait revisi UU KPK," ujar Ketua DPR Ade Komaruddin di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Ade menekankan bahwa semua ketua fraksi sudah bertemu dan konsisten untuk tetap menyelenggarakan rapat paripurna hari Kamis lusa.
"Yang jelas, tadi kita rapat semua ketua fraksi, pimpinan fraksi dan kita konsisten hasil rapatnya penjadwalannya Kamis," katanya.
Ketika ditanya bagaimana kalau nanti Presiden Joko Widodo menarik dukungan dari pembahasan revisi UU KPK, Ade enggan berspekulasi.
"Jangan mengada-adalah," kata dia.
Dalam proses revisi UU KPK terjadi perbedaan pandangan, bahkan di internal DPR sendiri.
Dari sepuluh fraksi di DPR, sekarang ada tiga fraksi yang menyatakan menolak revisi. Tiga fraksi itu yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS.
Adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR ditunda pada hari Kamis (11/2/2016) lalu menjadi Kamis 18/2/2016) mendatang.
Kemarin, tiga fraksi menyatakan menolak revisi UU KPK. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS. Bagaimana sikap fraksi saat ini?
"Saya tidak tahu sikap-sikap fraksi yang menolak, yang jelas baca di media (penolakan fraksi terkait revisi UU KPK," ujar Ketua DPR Ade Komaruddin di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Ade menekankan bahwa semua ketua fraksi sudah bertemu dan konsisten untuk tetap menyelenggarakan rapat paripurna hari Kamis lusa.
"Yang jelas, tadi kita rapat semua ketua fraksi, pimpinan fraksi dan kita konsisten hasil rapatnya penjadwalannya Kamis," katanya.
Ketika ditanya bagaimana kalau nanti Presiden Joko Widodo menarik dukungan dari pembahasan revisi UU KPK, Ade enggan berspekulasi.
"Jangan mengada-adalah," kata dia.
Dalam proses revisi UU KPK terjadi perbedaan pandangan, bahkan di internal DPR sendiri.
Dari sepuluh fraksi di DPR, sekarang ada tiga fraksi yang menyatakan menolak revisi. Tiga fraksi itu yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS.
Adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR ditunda pada hari Kamis (11/2/2016) lalu menjadi Kamis 18/2/2016) mendatang.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Pro Kontra Revisi UU KPK, JK: Pemerintah dan DPR Beda Pandangan
-
Dukung KPK, Desmon: Saya Mau Disadap, Itu Konsekuensi Pejabat
-
DPR Revisi UU KPK Diibaratkan Gatalnya Dimana, Garuknya Dimana
-
Mahfud MD Ingatkan Ada yang Tak Beres dalam Proses Revisi UU KPK
-
Gerindra Masih Tolak Revisi UU KPK, Bagaimana Fraksi Lain?
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Herman Khaeron Apresiasi KWP Berbagi, Dorong Peningkatan Kegiatan Sosial di DPR RI
-
Kejagung Buka Peluang Tambah Tersangka Korupsi MBG, Nama-Nama Baru Masih Didalami
-
Sempat Dikeluhkan karena Galian Berbahaya, Proyek PAM Jaya di Condet Kini Mulai Alirkan Air Bersih
-
Menanti Nyanyian Sony Sonjaya, Siapa Saja Petinggi di Balik Skandal Korupsi MBG?
-
Tabrak Lari Tewaskan Tokoh Pramuka Tangerang, Polisi Kantongi Identitas Kendaraan
-
Kejagung Sasar Kantor dan Rumah Tersangka Korupsi MBG, Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik Disita
-
Bansos Sarung dan Mukena Dikorupsi, Eks Legislator NTB Cuma Dituntut 2 Tahun Bui
-
Moratorium MBG Bikin Investor Menjerit, Jupnas Gizi: Ini Rapor Merah
-
Dijuluki 'Banjir Abadi', Genangan di Joglo Kembangan Akhirnya Ditangani Pemkot Jakbar
-
Babak Baru Korupsi MBG, Asep Yusuf Somantri Punya Tugas 'Spesial' Atur SPPG