Sidang paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Dewan Perwakilan Rakyat akan menyelenggarakan rapat paripurna pada Kamis (18/2/2016). Salah satu agenda yang akan dibahas ialah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kemarin, tiga fraksi menyatakan menolak revisi UU KPK. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS. Bagaimana sikap fraksi saat ini?
"Saya tidak tahu sikap-sikap fraksi yang menolak, yang jelas baca di media (penolakan fraksi terkait revisi UU KPK," ujar Ketua DPR Ade Komaruddin di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Ade menekankan bahwa semua ketua fraksi sudah bertemu dan konsisten untuk tetap menyelenggarakan rapat paripurna hari Kamis lusa.
"Yang jelas, tadi kita rapat semua ketua fraksi, pimpinan fraksi dan kita konsisten hasil rapatnya penjadwalannya Kamis," katanya.
Ketika ditanya bagaimana kalau nanti Presiden Joko Widodo menarik dukungan dari pembahasan revisi UU KPK, Ade enggan berspekulasi.
"Jangan mengada-adalah," kata dia.
Dalam proses revisi UU KPK terjadi perbedaan pandangan, bahkan di internal DPR sendiri.
Dari sepuluh fraksi di DPR, sekarang ada tiga fraksi yang menyatakan menolak revisi. Tiga fraksi itu yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS.
Adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR ditunda pada hari Kamis (11/2/2016) lalu menjadi Kamis 18/2/2016) mendatang.
Kemarin, tiga fraksi menyatakan menolak revisi UU KPK. Ketiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, dan PKS. Bagaimana sikap fraksi saat ini?
"Saya tidak tahu sikap-sikap fraksi yang menolak, yang jelas baca di media (penolakan fraksi terkait revisi UU KPK," ujar Ketua DPR Ade Komaruddin di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Ade menekankan bahwa semua ketua fraksi sudah bertemu dan konsisten untuk tetap menyelenggarakan rapat paripurna hari Kamis lusa.
"Yang jelas, tadi kita rapat semua ketua fraksi, pimpinan fraksi dan kita konsisten hasil rapatnya penjadwalannya Kamis," katanya.
Ketika ditanya bagaimana kalau nanti Presiden Joko Widodo menarik dukungan dari pembahasan revisi UU KPK, Ade enggan berspekulasi.
"Jangan mengada-adalah," kata dia.
Dalam proses revisi UU KPK terjadi perbedaan pandangan, bahkan di internal DPR sendiri.
Dari sepuluh fraksi di DPR, sekarang ada tiga fraksi yang menyatakan menolak revisi. Tiga fraksi itu yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS.
Adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR ditunda pada hari Kamis (11/2/2016) lalu menjadi Kamis 18/2/2016) mendatang.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Pro Kontra Revisi UU KPK, JK: Pemerintah dan DPR Beda Pandangan
-
Dukung KPK, Desmon: Saya Mau Disadap, Itu Konsekuensi Pejabat
-
DPR Revisi UU KPK Diibaratkan Gatalnya Dimana, Garuknya Dimana
-
Mahfud MD Ingatkan Ada yang Tak Beres dalam Proses Revisi UU KPK
-
Gerindra Masih Tolak Revisi UU KPK, Bagaimana Fraksi Lain?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
Terkini
-
Usai Lakukan 2 OTT, KPK Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Pajak Kalsel dan Bea Cukai Jakarta
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
OTT Bea Cukai, KPK Ciduk 17 Orang dan Amankan Mata Uang Asing hingga Logam Mulia
-
6 Fakta Kasus Kekerasan Mahasiswa UNISA Yogyakarta, Pelaku Diduga Anak Kades Bima
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Kejagung Bakal Pelajari Laporan Terkait Genosida Israel Terhadap Warga Palestina
-
Roy Suryo Ungkap Banyak Broker di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Uang Haram di Balik Tawaran Damai?
-
Cacahan Uang di TPS Liar Bekasi Dipastikan Asli, Polisi: Cetakan Lama Bank Indonesia
-
Masyarakat Sipil Desak Kejaksaan Agung Mengusut Genosida di Palestina Lewat Yuridiksi Universal
-
Sejumlah Masyarakat Sipil Laporkan Kejahatan Genosida Israel ke Kejaksaan Agung