Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmon J. Mahesa setuju kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyadap tidak dibatasi dengan harus minta izin Dewan Pengawas KPK dulu. Poin ini merupakan salah satu poin yang masuk dalam proses revisi UU KPK di DPR.
"Sejak seseorang diangkat dan disumpah, KPK berwenang melakukan penyadapan atas seseorang itu terkait tindak korupsi. Tidak perlu ada pengawasan. Sejak orang diangkat, konsekuensi pejabat itu tidak melanggar HAM lagilah. Kayak saya pejabat, saya mau, silakan saja KPK menyadapnya," ujar Desmon di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Desmon juga mendukung KPK berwenang mengangkat sendiri penyelidik dan penyidik independen. Ada pun yang dimaksud penyelidik dan penyidik independen adalah sumber daya manusia yang bukan berasal dari Polri atau Kejaksaan untuk ditarik menjadi penyelidik dan penyidik KPK.
"Penyidik yang ada di KPK hari ini, apakah penyidik yang benar, jangan-jangan ada kongkalikong juga, karena asalnya barang yang nggak bagus, sampai ke sana apakah masih bagus, kan kita nggak tahu," katanya.
Menurut Desmon penyidik independen KPK mempunyai tugas mengawasi penyidik-penyidik KPK. Jadi penyidik ini tidak diartikan melakukan penyidikan sendiri, kecuali kinerja penyidik asal kejaksaan dan kepolisian tidak bagus.
"Karena tugas penyidik itulah yang membawa kewibawaan kelembagaan KPK agar proses penyidikan itu pada pembuktian, tidak ada lagi praperadilan yang membuat hasil penyidikan itu diragukan," kata Desmon.
Dari sepuluh fraksi di DPR, sekarang ada tiga fraksi yang menyatakan menolak revisi. Tiga fraksi itu yaitu Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS.
Adanya penolakan tiga fraksi membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR ditunda pada hari Kamis (11/2/2016) lalu menjadi Kamis 18/2/2016) mendatang.
Desmon bersyukur Demokrat dan PKS mengikuti jejak Gerindra menolak revisi UU KPK.
"Alhamdulillah. Kalau itu (lobi fraksi lain) saya pikir, kami merasa bersyukur saja bahwa orang-orang ini kembali pada jalan yang benar," tuturnya.
Tapi, Desmon belum dapat memastikan apakah Demokrat dan PKS menolak revisi sudah final atau belum.
"Resminya besok Kamis. Ya kan, besok paripurna, apa yang kemarin mereka terima di baleg, yang cuma Gerindra menolak, apakah nanti di paripurna akan mereka tolak, jangan-jangan kita lagi sendirian kan," kata Desmon. [Meg Phillips]
Tag
Berita Terkait
-
DPR Revisi UU KPK Diibaratkan Gatalnya Dimana, Garuknya Dimana
-
Mahfud MD Ingatkan Ada yang Tak Beres dalam Proses Revisi UU KPK
-
Gerindra Masih Tolak Revisi UU KPK, Bagaimana Fraksi Lain?
-
Draf Revisi Melenceng dari Perjanjian, KPK Tegas Tolak Revisi UU
-
Komisi III DPR Sayangkan Sikap KPK Takut Penyadapan Diatur
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh