Aparat gabungan dari polisi, TNI dan Satpol PP akan menggelar razia penyakit masyarakat (Pekat) di lokalisasi Kalijodo, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016) hari ini.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal mengatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi jika nantinya ada perlawanan dari warga Kalijodo dalan operasi penertiban tersebut. Namun, Iqbal belum mau menjelaskan jam berapa operasi Pekat akan dilakukan.
"Insya Allah nggak ada (perlawanan). Kami sudah lakukan antisipasi," kata Iqbal saat dikonfirmasi wartawan.
Secara terpisah, pengacara warga Kalijodo Razman Arif Nasution mengaku belum bisa memastikan saat disinggung soal respon dari warga atau tokoh masyarakat Kalijodo terkait operasi yang akan dilakukan aparat gabungan apakah ada perlawanan dari warga atau tidak.
Dia hanya mengatakan adanya perlawanan atau tidak akan dilihat dari situasi di lapangan.
"Kita lihat nanti di lapangan," kata Razman.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian memastikan akan menggelar operasi penyakit masyarakat di lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara.
"Operasi penyakit masyarakat besok sudah mulai main, tempat itu harus bersih dari pelanggaran penyakit masyarakat," kata Tito usai rapat koordinasi persiapan penertiban lokalisasi Kalijodo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/2/2016).
Tito memperkirakan sebanyak dua ribu anggota polisi dikerahkan ke Kalijodo selama operasi.
"Nanti kami lihat situasi, tapi saya kira dari kewilayahan mungkin hampir 500-an orang lebih kemudian kalau dari polda kemungkinan bisa mencapai 1.000-2.000 orang," kata dia.
Tito memastikan siapapun yang melawan petugas akan ditindak tegas.
"Kalau seandainya ada yang menolak kami melakukan operasi penegakan hukum narkotik, miras kemudian premanisme siapapun yang menghambat kita akan melakukan penegakan hukum, melawan menghalang halangi petugas," kata dia.
Tito sudah memiliki peta kerawanan dan kelompok preman di wilayah Kalijodo.
"Sudah, sudah dipetakan," katanya.
Namun, Tito tidak mau menyebutkan kelompok preman mana yang berpotensi melawan petugas.
"Nanti kami lihat teknisnya. Yang jelas kita sudah memiliki strategi sendiri," kata Tito.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan surat peringatan satu akan dilayangkan kepada warga Kalijodo, besok. SP 1 berlaku untuk tujuh hari. Selama itu, warga diminta membongkar bangunan mereka sendiri.
Berita Terkait
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Perayaan HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas
-
Kepalanya Busuk, Bawahnya Pasti Busuk! BEM UI Meradang Usai Aksi Bawa Keranda Dihadang
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo Beri Kenaikan Pangkat Kehormatan untuk Purnawirawan Polisi, Termasuk Mantan Ajudan Soekarno
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada di Rumah Saat OTT, Istri Kedua Bupati Kuansing Semapat Diamankan KPK Terkait Suap Jabatan
-
TikTok PHK Ratusan Karyawan Posisi Penting di Irlandia, Lebih Pilih Pakai AI
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret