Aparat gabungan dari polisi, TNI dan Satpol PP akan menggelar razia penyakit masyarakat (Pekat) di lokalisasi Kalijodo, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016) hari ini.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal mengatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi jika nantinya ada perlawanan dari warga Kalijodo dalan operasi penertiban tersebut. Namun, Iqbal belum mau menjelaskan jam berapa operasi Pekat akan dilakukan.
"Insya Allah nggak ada (perlawanan). Kami sudah lakukan antisipasi," kata Iqbal saat dikonfirmasi wartawan.
Secara terpisah, pengacara warga Kalijodo Razman Arif Nasution mengaku belum bisa memastikan saat disinggung soal respon dari warga atau tokoh masyarakat Kalijodo terkait operasi yang akan dilakukan aparat gabungan apakah ada perlawanan dari warga atau tidak.
Dia hanya mengatakan adanya perlawanan atau tidak akan dilihat dari situasi di lapangan.
"Kita lihat nanti di lapangan," kata Razman.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian memastikan akan menggelar operasi penyakit masyarakat di lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara.
"Operasi penyakit masyarakat besok sudah mulai main, tempat itu harus bersih dari pelanggaran penyakit masyarakat," kata Tito usai rapat koordinasi persiapan penertiban lokalisasi Kalijodo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/2/2016).
Tito memperkirakan sebanyak dua ribu anggota polisi dikerahkan ke Kalijodo selama operasi.
"Nanti kami lihat situasi, tapi saya kira dari kewilayahan mungkin hampir 500-an orang lebih kemudian kalau dari polda kemungkinan bisa mencapai 1.000-2.000 orang," kata dia.
Tito memastikan siapapun yang melawan petugas akan ditindak tegas.
"Kalau seandainya ada yang menolak kami melakukan operasi penegakan hukum narkotik, miras kemudian premanisme siapapun yang menghambat kita akan melakukan penegakan hukum, melawan menghalang halangi petugas," kata dia.
Tito sudah memiliki peta kerawanan dan kelompok preman di wilayah Kalijodo.
"Sudah, sudah dipetakan," katanya.
Namun, Tito tidak mau menyebutkan kelompok preman mana yang berpotensi melawan petugas.
Berita Terkait
-
Kasus Sama Berulang, Korban Pencurian Malah Jadi Tersangka karena Dianggap Aniaya Pelaku
-
Prabowo Bakal Tambah Polisi Hutan Jadi 70.000 Personil
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Viral Remaja 18 Tahun Diperkosa 2 Polisi di Jambi, Impian Jadi Polwan Pupus
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah