Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mendorong kepada wisudawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) untuk menghindari praktik korupsi saat memasuki dunia kerja, terutama bagi wisudawan yang sukses menjadi pejabat.
"Kami mendorong kepada wisudawan yang ada di Untag ini untuk menghindari praktik korupsi, terutama kalau di antara wisudawan ini sudah ada yang menjadi seorang pejabat," katanya, saat memberikan pembekalan wisuda di Untag Surabaya, Sabtu (20/2/2016).
Agus mengemukakan, ada banyak kesempatan berkomitmen untuk berbuat sesuatu kepada sesama manusia, dan itu harus dimulai dari diri sendiri.
"Kesejahteraan negara ini akan melesat jauh lebih cepat, kalau korupsi ini tidak dilakukan di negeri ini," katanya.
Agus mencontohkan, pada tahun 1967 pendapatan per kapita bangsa Indonesia sebesar 54 dolar AS, sementara pada waktu itu Malaysia sudah mencapai 370 dolar AS setiap tahunnya.
"Saat ini Indonesia sudah jauh mengejar, di mana pendapatan per kapita saat ini sebesar 3.800 dolar AS dan Malaysia sebesar 9.000 dolar AS. Artinya, sudah tiga kalinya saja (lebih tinggi Malaysia). Dan kami yakin Indonesia bisa lebih jauh melesat kalau tidak ada korupsi," katanya.
Agus pun mengatakan, pada tahun 1972, saat dirinya masih SMA di Magetan, Jawa Timur, masih banyak ditemukan anak yang mengalami busung lapar, terutama saat musim kemarau. Kini hal itu menurutnya bisa dikatakan sudah tidak ada lagi.
"Sekarang ini sudah tidak ada lagi anak yang mengalami busung lapar. Begitu pula dengan warga desa yang saat ini rata-rata sudah memiliki sepeda motor. Bayangkan kalau korupsi tidak ada. Kami yakin akan jauh lebih melesat," katanya.
Dikatakan Agus lagi, salah satu modal yang bisa dilakukan untuk mempercepat pembangunan adalah dengan tidak adanya korupsi di negeri ini.
"Oleh karena itu, saya juga mendorong kepada wisudawan yang ada di Untag ini, untuk terjun ke bidang wiraswasta dan mengembangkan sebuah usaha demi menciptakan lapangan kerja sendiri," katanya.
Wisuda kali ini sendiri diikuti oleh sekitar 700 orang wisudawan, baik dari jenjang S1, S2 maupun S3, dari berbagai jurusan di Untag. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa
-
Pegawainya Terjaring OTT KPK, Pengawasan Internal BPK Dinilai Gagal Total
-
Bukan yang di Foto Viral, Ini Rincian Asli Uang Rupiah-Valas yang Disita KPK di Rumah Silmy Karim
-
KPK Sita Rp59 Juta dan Ribuan Valas di Rumah Silmy Karim: Ada USD, Euro, hingga Yen!
-
Usut Gurita Suap Bea Cukai, KPK Periksa Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!