Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. [suara.com/Meg Phillips]
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan sistem kehadiran di DPR akan dievaluasi. Hal itu sekaligus menanggapi munculnya tandatangan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dalam sidang Paripurna Selasa (23/2/2016), padahal yang bersangkutan sedang berada di Manado, Sulawesi Utara.
"Saya kira kita perlu evaluasi secara keseluruhan," kata Fadli di DPR, Jumat (26/2/2016).
Dia menambahkan, perkara titip kehadiran ini adalah masalah etika. Politisi Gerindra ini memerintahkan Kesekjenan DPR untuk mengecek kembali daftar kehadiran yang berjalan selama ini.
"Kita bukan lagi kaya SMA atau sekolah. Saya akan cek ke Kesekjenan, apakah ini masalah lama atau sering terjadi dan banyak yang melakukan atau bagaimana," ujarnya.
Meski demikian dia mengakui sulitnya daftar kehadiran ini mencapai 100 persen dari total anggota DPR. "Tidak mungkin kita harapkan 100 persen hadir, karena ada yang sakit, dan ada yang izin, memang kalau paripurna itu yang penting kuorum (bukan absensi)," ujar dia.
Sementara itu, Bendahara Fraksi Golkar Robert Kardinal menilai ada nuansa politis kasus tandatangan daftar kehadiran itu. Apalagi, Novanto merupakan salah satu nama yang bakal calon Ketua Umum Partai Golkar yang akan bertarung dalam Munas pada April nanti.
"Sekarang kan musimnya begini (politis). Saya yakin dia (Novanto) tidak mungkin bertindak seperti itu yang merugikan dirinya, tidak mungkin. Mungkin ada yang sengaja, kita tidak tahu, namanya juga politik," kata Robert.
Komentar
Berita Terkait
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?