Suara.com - Banyak pemberi suara berdiri dalam barisan panjang di berbagai kota besar Iran sejak Jumat pagi (26/2/2016) untuk menggunakan hak pilih mereka dalam dua pemungutan suara penting di Negara Persia itu.
Pemilihan anggota Parlemen Iran (Majlis) dan Dewan Ahli dimulai pada pukul 08.00 waktu setempat (11.30 WIB), dan Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei tak ketinggalan memberi suaranya.
Selama beberapa sebelumnay, para pemimpin politik Iran telah berulangkali menyeru warga agar mereka terlibat aktif dalam pemberian suara anggota Parlemen (Majlis) dan Dewan Ahli untuk memutuskan masa depan negeri tersebut.
Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Hassan Rouhani mendesak semua warga Iran yang mempunyai hak pilih agar pergi ke tempat pemungutan suara. Kedua tokoh itu mengatakan bahwa jika rakyat melakukan itu, maka akan membuat musuh "kecewa" dan mendorong "kedaulatan nasional".
Selain itu, Rouhani mengatakan saat ia memberi suara bahwa "pemilihan umum hari ini adalah perwujudan kemerdekaan politik negeri tersebut serta kedaulatan nasional".
"Jika sebelum Revolusi Iran (pada 1979), orang asing membuat keputusan buat negeri ini, maka setelah revolusi selama 37 tahun terakhir, orang Iran lah yang memutuskan negeri mereka di kota suara," kata Rouhani.
Banyak pemilih diperkirakan memberi suara mereka sebab iklim pemilihan di negeri tersebut saat ini, sampai tahap tertentu, menyimpan persaingan, yang telah membuat ajang politik terbuka bagi kemunculan tuntutan dasar.
"Kami berada di sini untuk mengikuti saran Pemimpin Spiritual dan melaksanakan kewajiban suci kami," kata Ma'soumeh Fazeli, mahsiswi kedokteran yang berusia 23 tahun, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang. Ia sedang menunggu bersama keluarganya di depan Masjed An-Nabi di sebelah timur Ibu Kota Iran, Teheran, untuk memberi suara.
"Saya harap para calon dapat berpegang pada janji mereka dan membantu lembaga meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kami," kata mahasiswi tersebut. Ia menambahkan, "Era pasca-sanksi tak memberi alasan bagi pemerintah dan anggota parlemen untuk melaksanakan janji ekonomi mereka dan meningkatkan kondisi rakyat." "Pada masa depan, rakyat mengharapkan laporan mengenai pertumbuhan, bukan inflasi dan depresi dari para pejabat. Kami sudah melaksanakan kewajiban kami (untuk memberi suara) dan wakil kami mesti berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan janji mereka. Kami berharap iklim parlemen baru akan lebih bersih dari pergolakan kekuasaan antar-faksi, tapi kerja sama bagi kebaikan rakyat dan negeri ini," kata Ma'soumeh Fazeli kepada Xinhua.
Saat pemungutan suara dimulai, Presiden Rouhani mengatakan, "Keikut-sertaan politik hari ini berarti harapan bagi masa depan negeri ini, dan keyakinan mengenai lembaga serta pemerintah." (Antara)
Berita Terkait
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Discord Jadi Alat Pemilu Gen Z Nepal: Kelebihan dan Kekurangan Platform Gamers Ini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok 'Lima Serangkai' di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
-
Yusril Bongkar 'Sistem Gila' Pemilu, Modal Jadi Caleg Ternyata Jauh Lebih Gede dari Gajinya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO