Suara.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyebutkan narkoba sebagai bisnis ilegal, sehingga memerlukan pelindung yang aman yaitu salah satunya adalah dengan memanfaatkan anggota TNI.
"Karena narkoba adalah bisnis. Bisnis yang ilegal. Bisnis yang mencari tempat yang aman. Tempat yang aman yaitu aparat keamanan polisi dan TNI," kata Panglima TNI usai acara pembukaan Gashuku Nasional dan Rakernas Forki di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).
Menurut dia, meski kesejahteraan prajurit sudah ditingkatkan, namun masih ada di antara mereka dari tingkatan tamtama, bintara atau perwira yang masih terkena rayu bisnis haram ini. Faktor kebutuhan hidup yang salah satunya biaya sekolah anak menurut Panglima TNI kemungkinan jadi penyebabnya.
Kebutuhan menjadikan bisnis narkoba sebagai peluang yang dilihat untuk menambah pemasukan.
"Saya juga sadar. Kesejahteraan prajurit sudah banyak kemajuan. Tapi, untuk hidup normal, dikatakan hidup normal itu prajurit biasa-biasa saja tanpa menabung. Jadi, seorang tamtama, bintara, bahkan perwira kalau dia tak menabung, dia tak bisa menyekolahkan anaknya sampai universitas, karena biaya mahal kan. Ini peluang yang mereka lihat," tuturnya.
Terkait upaya pembersihan prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba, Gatot menginstruksikan agar terus dilakukan pembersihan secara rutin. Bila ada yang berhasil melakukan pembersihan maka dipuji/dihargai. Namun, bila ada anggota yang terkena maka komandan akan ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.
"Saya sadar itu. Maka saya ajukan pembersihan. Bagi yang berhasil, memperoleh, mengungkap itu prestasi. Tapi, bila ada yang tertangkap maka komandannya pun akan bertanggung jawab," tegas mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) ini.
Presiden Joko Widodo juga sudah menginstruksikan perang terhadap narkoba, salah satunya Jokowi menginginkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu untuk memerangi narkoba.
Panglima TNI pun mendukung kebijakan tersebut dan siap memberikan bantuan bila diperlukan.
"Apa yang dikatakan untuk narkotika, kami akan siap memberikan 24 jam, memberikan pasukan yang terbaik," kata Gatot.
Gatot menambahkan, keseriusan memerangi narkoba dari pihak terkait diperlukan karena status darurat narkoba. (Antara)
Berita Terkait
-
Dibiayai Rakyat Sampai Masuk Lubang Kubur, Menhan Minta Prajurit TNI Hormati dan Lindungi Rakyat
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
Legal Standing Dipertanyakan Hakim MK, Pemohon Uji UU TNI Singgung Kasus Almas
-
Fitur Airbus A400M: Isi Bahan Bakar di Udara, Manuver Anti-Rudal
-
Deretan Teknologi Airbus A400M: Isi Bahan Bakar di Udara, Manuver Anti-Rudal
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?