Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mempermasalahkan pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengatakan dirinya bakal menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
Ahok bahkan berharap kasus yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini masuk ke ranah pengadilan.
"Itu bebas ya Fadli Zon (mau ngomong apa). Patokan saya ikuti saja proses hukum bawa saja ke pengadilan supaya kita bisa sama-sama ikutin tuduhannya apa kesaksiannya apa," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/3/2016) malam.
Menurut Ahok, saat ini KPK dalam menangani kasus korupsi tak akan sembarangan meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan
"Saya yakin KPK lebih profesional dari Pak Fadli Zon. KPK sekarang profesional. KPK juga nggak sembarangan nuduh orang kan. Kalau dia nggak ada (bukti) ngarang-ngarang juga nggak mungkin," kata Ahok.
Dari kompleks parlemen, Fadli Zon meminta KPK untuk berlaku adil serta tak tembang pilih dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pernyataan itu terkait ucapan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang sempat menyatakan sulit meningkatkan kasus RS Sumber Waras dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Fadli mengklaim mendapatkan informasi dari pimpinan KPK terdahulu kalau Ahok diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian Rp 191 miliar pada anggaran APBD Perubahan 2014 itu.
"Saya mendapat informasi dari pimpinan lama (KPK) dalam kasus sudah pasti ada tindak pidana korupsi secara informal disampaikan kepada saya tapi kemudian keburu terjadi transisi pada pimpinan yang baru ini. Nah pimpinan yang baru belum mengambil suatu tindakan atas kasus yang diduga dilakukan Gubernur saudara Ahok," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu