PDIP Belajar dari Isu Deparpolisasi Jelang Pilkada Jakarta

Suara.com - Isu deparpolisasi (peniadaan partai politik) mengemuka setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan maju di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen melalui dukungan relawan Teman Ahok.

Dalam konteks ini, kalangan yang menggulirkan isu deparpolisasi menganggap gerakan tersebut mempengaruhi masyarakat dengan mengatakan partai politik tidak bagus dan tidak dapat menampung aspirasi masyarakat.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono menilai langkah Ahok maju lewat jalur non partai politik menjadi evaluasi bagi partai politik agar dapat menghasilkan kader yang bagus.

"Memaknainya ketika ada calon kepala daerah yang berlomba maju ini tantangan bagi parpol. Artinya parpol harus mampu sediakan kader baik. Jadi ini sebetulnya tantangan bagi partai supaya kaderisasi maksimal. Sehingga output-nya kualitas kader terbaik," kata Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Gembong menjelaskan kenapa sebagian masyarakat Indonesia tidak percaya dengan partai politik. Itu terjadi karena pejabat atau kepala daerah yang berasal dari kalangan partai politik banyak yang tidak mampu melayani masyarakat dengan baik setelah mereka menang pemilu.

"Orang nggak percaya kader, parpol karena nggak beres, karena pendidikan kadernya nggak maksimal. Harapan masyarakat dengan calon independen cepat sampai," kata dia.

"Bagi partai ini usaha baik. Ini hikmah yang baik. Kalau dikaitkan deparpolisasinya, ini tantangan parpol," Gembong menambahkan.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun meminta kadernya mengantisipasi deparpolisasi.

"Demokrasi kan pilarnya parpol, ada pelemahan parpol dan itu ujian bagi parpol. Deparpolisasi ada karena kepercayaan masyarakat (ke partai) tergerus. Ini ya wajib (pelatihan kader) caranya pendidikan kader. Makanya bu mega bilang partai harus diperkuat," kata dia.