Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berkomentar soal status kantor sekretariat relawan Teman Ahok di Graha Pejaten IV, Nomor 3, Jakarta Selatan, yang berada di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Nggak tahu saya, jawaban dia gimana? Kembalikan saja pada Pak Ahok (bagaimana menyikapinya)," ujar Djarot seusai menghadiri acara di Rusunawa Jatinegara Barat, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Sabtu (19/3/2016).
Teman Ahok merupakan relawan yang saat ini tengah mengumpulkan satu juta fotokopi dari warga Jakarta. Relawan itu mencari dukungan agar calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Heru Budi Hartono dapat maju di Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 dari jalur independen.
"Tetapi sebaiknya aset-aset dari pemerintah itu jangan digunakan untuk kegiatan politik praktis, apapun juga, itu tidak bagus. Bahwa aset-aset pemda itu adalah milik pemerintah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk melayani warga, bukan melayani orang perseorangan," jelasnya.
Kemarin, dari Balai Kota DKI Jakarta Ahok membenarkan kalau sekretariat relawan Teman Ahok 'menyewa' di lahan pemda DKI.
"Itu punya pemda, komplek DPRD. Lalu itu dikerjasamakan dengan PT Sarana Jaya kalau nggak salah," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/3/2016).
Ahok juga mengakui kalau bangunan tersebut di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Pemda DKI. Ketua BPKAD saat ini adalah Heru Budi Hartono yang juga menjadi pasangan Ahok maju ke Pilkada DKI Jakarta melalui jalur non partai politik.
Sebelum dipakai relawan Teman Ahok, rumah tersebut pernah dipakai konsultan politik yang juga menjadi pendiri Cyrus Network, Hasan Hasbi. Hasan merupakan salah satu penyumbang Ahok sekitar Rp500 juta untuk persiapan bertarung di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
"Iya, betul. Tapi dia bukan kerja sama dengan Teman Ahok. Dia kerja sama dengan PT lain, PT lain nyewa-nyewain. Itu sudah dipakai dari Hasan itu, sejak waktu tim dulu kayaknya," kata Ahok.
"Jadi Hasan bukan sewa sama DKI. Sewanya sama PT yang swasta itu, dia yang fasilitasi, pinjemin sama anak-anak itu," Ahok menambahkan.
Ahok menegaskan penggunaan bangunan untuk kantor Teman Ahok legal.
"Sah-sah saja. Karena, memang itu udah dilepas gitu. Bukan kita kan, udah lepas," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan