Sekitar 10 ribu para sopir angkutan umum yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) akan melakukan aksi unjuk rasa menolak keberadaan transportasi berbasis online. Mereka akan melakukan demo di gedung DPR dan Istana Negara, Selasa (22/3/2016) hari ini.
Untuk mengantisipasi kemacetan terkait aksi demo sopir, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal mengatakan pengalihan arus lalulintas akan diberlakukan secara situasional. Menurut Iqbal pihaknya akan menutup sementara akses menuju jalan yang dijadikan tempat para sopir melakukan aksi unjuk rasa.
"Makanya itu ada pengalihan arus lalu lintas. Jadi ketika mereka sedang melakukan titik kumpul di Merdeka Barat, kami akan mengalihkan arus. Nanti kalau mereka sudah di satu lokasi di depan Istana, nanti kita buka lagi," kata Iqbal di Polda Metro Jaya, Senin (21/3/2016) malam.
Dia pun mengimbau agar masyarakat tidak melintasi sejumlah kawasan di Jakarta saat para sopir melakukan aksi demo. Menurut informasi yang dihimpun, para sopir akan melakukan aksi unjuk rasa dari pukul 10.00 hingga 18.00 WIB.
"Imbauan bagi pengguna jalan agar menghindari akses di gedung DPR dan Istana. Tapi kita akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.
Iqbal juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk bisa menyiapkan transportasi alternatif untuk mengantisipasi mogok para sopir angkutan. Iqbal juga menambahkan, Pemprov DKI sudah menyiapkan lahan parkir untuk para pendemo.
"Yang jelas Pemprov sudah siapkan angkutan-angkutan. Mereka memarkirkan di IRTI, tidak lagi di tengah-tengah jalan dan sebagainya," katanya.
Dikatakan Iqbal, sebanyak 6 ribu personel gabungan disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tersebut.
"Kita mengeluarkan lebih dari 6 ribu personel gabungan antara BKO TNI, Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan jajaran," kata dia.
Untuk mengantisipasi adanya kericuhan dalam aksi tersebut, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah kendaraan taktis seperti Baracuda dan Water Canon.
"Untuk antisipasi itu kita sudah maping. Yang jelas, penggalangan maksimal. Terus kita sudah menyiapkan satgas-satgas, baik dari Anti-Huruhara, Sabhara, terus sesuai eskalasi dari Brimob dan tim penegakan hukum juga ada," kata dia.
Namun demikian, Iqbal menjamin jika aksi tersebut akan berlangsung kondusif.
"Tetapi besok kami kira kondusif, teman-teman dari angkutan umum memahami tentang penyampaian pendapat di muka umum dan tidak mengganggu lalu lintas," kata Iqbal.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional