Suara.com - Format kualifikasi baru Formula 1 yang banyak dikritik akan dipertahankan hingga Grand Prix Bahrain pekan depan, namun dapat berubah setelahnya.
"Hasilnya saya pikir adalah bahwa kami akan mempertahankannya. Setelah Bahrain, kami akan meninjaunya," kata bos Formula 1 Bernie Ecclestone pada Kamis (24/3/2016) setelah pengambilan suara yeng menyetujui untuk memperluas Komisi Formula 1.
Bahrain merupakan balap kedua musim ini. Komisi Formula 1, yang mencakup semua tim, promotor balap, dan para sponsor, serta FIA dan manajemen milik Ecclestone yang memegang hak-hak komersial Formula 1, belum menyelesaikan proses pengambilan suara mereka.
Perubahan apapun terhadap peraturan-peraturan yang ada akan berlangsung dalam kondisi anonim pada fase ini.
Para pemangku kepentingan sepakat dengan suara bulat untuk mengubah format kualifikasi, meski banyak penggemar merasa bahwa tak ada yang salah dengan hal inin.
Mereka kemudian menyetujui, awalnya dengan mengusung solidaritas, bahwa hal itu tidak berfungsi dengan baik di Melbourne.
Format baru ini memungkinkan pebalap tereliminasi secara progresif selama tiga sesi dan bukan pada masing-masing sesi. Format ini telah mengurangi euphoria dan bahkan menghilangkan ketegangan di mana tidak ada mobil di trek pada menit-menit terakhir.
"Saya adalah orang pertama yang mengatakan bahwa kami tidak semestinya berbicara buruk mengenai TV, namun saya pikir format kualifikasi baru merupakan sampah yang cantik," kata direktur Mercedes Motorsport Toto Wolff kepada Sky Sports akhir pekan silam.
Bagaimanapun, beberapa pihak berpendapat sebaliknya, di mana wakil prinsipal Force India Bob Fernley menyarankan bahwa format ini diberi lebih banyak waktu dan Formula 1 semestinya menahan diri dari reaksi-reaksi negatif.
Sebagian orang meminta agar dua fase baru pertama dipertahankan sebelum kembali kepada format lama, sedangkan yang lain ingin kembali pada versi 2015 yang familiar.
Sebagai tanda ketidakpuasan seputar olahraga ini, para pebalap Formula 1 mengirim surat terbuka pada Rabu (23/3/2016) yang meminta perubahan pada organisasi dan untuk meninggalkan proses pengambilan keputusan yang "sudah usang dan tidak adil."
Atas surat terbuka ini, Ecclestone membalas dengan suratnya dan mengatakan bahwa perubahan diperlukan.
"Tidak selalu mudah untuk sepakat dengan Anda namun Anda benar," ucapnya. "Kami harus, seperti yang Anda nyatakan, mendesak para pemilik dan semua pemangku kepentingan F1 untuk mempertimbangkan ulang organisasinya."
Berbicara kepada Reuters, Eclestone menilai, masalah sebenarnya adalah bahwa Ferrari dan juara bertahan Mercedes, yang berbagi mesin dengan delapan dari 11 tim, terlalu kuat.
"Kami mampu dengan mudah untuk mengubahnya," ucapnya. "Itu terlalu menguntungkan sejumlah orang yang salah... Mercedes dan Ferrari dapat membeli suara. Itu bukan jalan yang ingin kami lalui." (Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Max Verstappen Buka Suara Peluang Pertahankan Juara Dunia
-
Drama McLaren di Monza: Oscar Piastri Dipaksa Mundur demi Lando Norris
-
Max Verstappen Tak Terbendung, Red Bull Kembali Juara di GP Italia 2025
-
Ferrari Krisis Podium, Leclerc Andalkan 3 Sirkuit Ini untuk Menang di F1 2025
-
GP Italia 2025: Lando Norris Pimpin Balapan, Max Verstappen Tetap Juara
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru