Suara.com - Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Musyafak mengungkapkan dokter kepolisian rutin setiap tahun sekali melakukan tes kejiwaan terhadap anggota polisi.
"Ada, kita setiap setahun sekali kita laksanakan medical check up dan salah satu item jenis pemeriksaannya adalah pemeriksaan kejiwaan, MMPI (Minnesota Multiphasic PersonalityInventory)," kata Musyafak di Polda Metro Jaya, Selasa (29/3/2016)
Namun, kata Musyafak, karena keterbatasan anggaran, pemeriksaan tidak dilakukan kepada seluruh anggota polisi. Hanya 40 persen dari total anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya yang menjalani tes.
"Kami laksanakan, tapi karena keterbatasan anggaran hanya untuk di Polda Metro Jaya 40 persen dari populasi anggota yang dinas di Polda Metro dan jajaran. Jadi tidak semua bisa kita laksanakan check up termasuk pemeriksaan kejiwaan," kata dia.
Tak hanya terkendala masalah dana, jumlah tim medisnya juga terbatas.
Itu sebabnya, Musyafak meminta kepala satuan kerja untuk menunjuk anggotanya yang mengalami perubahan perilaku dan sikap, lalu dites.
"Karena keterbatasan SDM untuk periksa ini sehingga saya minta kasatket untuk menunjuk anggotanya barangkali ada sedikit terjadi perubahan perilaku atau sikap. Ya assesment yang terjadi tetap masuk perintah Pusdokkes Polri," kata dia.
Pernyataan Musyafak terkait berulangnya kasus anggota polisi bunuh diri dan membunuh.
"Dengan adanya kasus yang ada sekarang ada anggota yang bunuh diri dan sebagainya, Biddokes melaksanakan sosialisasi manajemen stres untuk anggota dan juga pemeriksaan MMPI," kata dia
Pemeriksaan yang dijalani, salah satunya mengisi lembar pertanyaan yang diberikan ahli kejiwaan.
"Pemeriksaan kejiwaan dengan memberikan beberapa persoalan mereka menjawab persoalan itu kemudian kita scanner dengan format atau sistem yang ada," kata dia.
Tak hanya melakukan pemeriksaan psikis, polisi juga memberikan pelatihan dan konseling polisi.
"Kita lakukan upaya-upaya untuk manajemen stressing, kita beri pelatihan-pelatihan, kita beri motivasi, kita beri sosialisasi untuk supaya lurus kembali, supaya lebih kuat dalam menghadapi stressor-stressor yang ada," kata dia.
Musyafak menilai tingkat stres yang kerap dialami anggota yang dilatarbelakangi permasalahan kesejahteraan.
"Tapi yang jelas dinas di Polda Metro Jaya tidak ada hari tanpa penanganan kasus, berangkat ke kantor saja mungkin kalau tidak tahan bisa stres karena lamanya macet dan sebagainya, belum mengenai kebutuhan hidup dan sebagainya, karena di sini jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain sementara gaji kemudian tunjangan kinerja sama, itu yang mungkin barangkali dimana di sini ada anggota yang mengalami seperti itu," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang