Suara.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan penanganan 10 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang disandera kelompok Teroris Abu Sayyaf di Filipina agar sepenuhnya dipercayakan kepada pemerintah.
"Kami berharap kepada pihak keluarga untuk berdoa dan bersabar, percayakan pada pemerintah," kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam kunjungannya ke Lombok Tengah, Sabtu (2/4/2016).
Menurut informasi yang diperoleh dari intelijen dari Filipina, seluruh korban sandera hingga kini dikatakan masih dalam keadaan sehat.
"Kondisinya masih sehat dan berada di Filipina, itu kabar yang didapat dari Intelijen Filipina," ujarnya.
Terkait dengan upaya penyelamatan, Pemerintah Indonesia dikatakannya masih belum mendapat izin untuk melakukan operasi penyelamatan di Filipina. Melainkan, Pemerintah Indonesia diminta untuk mempercayakan persoalan ini kepada pihak Pemerintah Filipina.
"Mereka berjanji dengan berbagai cara untuk membebaskan para sandera. Untuk itu kita harus yakin dengan niat baik dari Pemerintah Filipina," ucapnya.
Untuk itu, kata dia, pihak TNI dalam hal ini yang menangani masalah pertahanan dan keamanan negara di Indonesia hanya mampu menunggu kabar dari Menteri Luar Negeri RI.
Namun, bukan berarti Pemerintah Indonesia tidak berupaya melaksanakan operasi penyelamatan para sandera. Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa dalam persoalan ini sikap saling menghormati dan menghargai harus tetap dijunjung tinggi.
"Sama saja kalau ada pembajakan di negara kita, negara lain tidak boleh masuk tanpa seizin pemerintah kita. Kita juga sama, harus saling menghargai, karena itu teritori dari negara mereka," kata pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD itu.
Sepuluh WNI yang merupakan ABK dari kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 dibajak di sekitar perairan Filipina pada 26 Maret 2016. Penyanderaan dua kapal berbendera Indonesia yang mengangkut tujuh ribu ton batu bara itu terjadi saat dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan. Kondisi terakhir, kapal tunda Brahma 12 telah dilepaskan dan sudah berada di bawah penanganan Pemerintah Filipina. Sedangkan, untuk kapal Anand 12 yang diketahui masih terdapat 10 ABK itu masih di bawah kendali kelompok teroris Abu Sayyaf. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank