Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta dan PT Agung Podomoro Land (APL) di waktu yang bersamaan, sejak Jumat (1/4/2016) malam hingga Sabtu (2/4/2016) pagi.
Hal ini menyusul tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi atas kasus dugaan suap pembahasan Raperda Rencana Zonasi Dan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta.
Adapun penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta dilakukan selama enam jam. Penggeledahan sejak Jumat pukul 21.00 WIB hingga Sabtu pukul 03.00 WIB.
Penyidik KPK pun menggeledah lima ruangan yakni Ruang Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Taufik, Ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Ruangan Fraksi Gerindra dan ruangan perundang-undangan DPRD DKI Jakarta.
Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK Yuyuk Adriati mengatakan penyidik telah menyita sejumlah dokumen terkait.
"Yang dibawa dokumen, catatan, file-file terkait, "ujar Yuyuk dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (2/4/2016).
Sementara itu, penggeledahan di kantor PT APL dilakukan di APL Tower, Podomoro City di Jalan Let Jend. S Parman Kav 28, Jakarta Barat.
Penggeledahan dilakukan di ruang Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, ruang karyawan PT. Agung Podomoro Land bernama Trinanda Prihantoro, dan ruangan Sekretaris Direktur PT APL, Berlian.
"Penggeledahan dilakukan dari hari Jumat pukul 9 malam (21.00) sampai Sabtu pukul 07.00 pagi. Dilakukan di ruang AWJ (Ariesman Widjaja), TPT (Trinanda Prihantoro) dan BER (Berlian) di lantai 46 dan ruang finance dan accounting di lantai 45," katanya.
Penyidik pun, kata Yuyuk, telah menyita sejumlah dokumen di kantor PT APL.
"Penyidik membawa dokumen sebanyak 2 kointainer berukuran sedang, "ungkapnya.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi, dan karyawan PT. Agung Podomoro Land bernama Trinanda Prihantoro atas kasus dugaan suap pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi