Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta dan PT Agung Podomoro Land (APL) di waktu yang bersamaan, sejak Jumat (1/4/2016) malam hingga Sabtu (2/4/2016) pagi.
Hal ini menyusul tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi atas kasus dugaan suap pembahasan Raperda Rencana Zonasi Dan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta.
Adapun penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta dilakukan selama enam jam. Penggeledahan sejak Jumat pukul 21.00 WIB hingga Sabtu pukul 03.00 WIB.
Penyidik KPK pun menggeledah lima ruangan yakni Ruang Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Taufik, Ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, Ruangan Fraksi Gerindra dan ruangan perundang-undangan DPRD DKI Jakarta.
Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK Yuyuk Adriati mengatakan penyidik telah menyita sejumlah dokumen terkait.
"Yang dibawa dokumen, catatan, file-file terkait, "ujar Yuyuk dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (2/4/2016).
Sementara itu, penggeledahan di kantor PT APL dilakukan di APL Tower, Podomoro City di Jalan Let Jend. S Parman Kav 28, Jakarta Barat.
Penggeledahan dilakukan di ruang Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, ruang karyawan PT. Agung Podomoro Land bernama Trinanda Prihantoro, dan ruangan Sekretaris Direktur PT APL, Berlian.
"Penggeledahan dilakukan dari hari Jumat pukul 9 malam (21.00) sampai Sabtu pukul 07.00 pagi. Dilakukan di ruang AWJ (Ariesman Widjaja), TPT (Trinanda Prihantoro) dan BER (Berlian) di lantai 46 dan ruang finance dan accounting di lantai 45," katanya.
Penyidik pun, kata Yuyuk, telah menyita sejumlah dokumen di kantor PT APL.
"Penyidik membawa dokumen sebanyak 2 kointainer berukuran sedang, "ungkapnya.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi, dan karyawan PT. Agung Podomoro Land bernama Trinanda Prihantoro atas kasus dugaan suap pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
5 Fakta Dugaan Skandal Panas Irjen Krishna Murti dan Kompol Anggraini Berujung Mutasi Jabatan
-
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Warganet Usul Tim BGN Berisi Purnawirawan TNI Diganti Alumni MasterChef
-
Detik-detik Mengerikan Transjakarta Hantam Deretan Kios di Jaktim: Sejumlah Pemotor Ikut Terseret!
-
Serukan Green Policy Lawan Krisis Ekologi, Rocky Gerung: Sejarah Selalu Berpihak ke Kaum Muda
-
Kunto Aji Soroti Kualitas Makanan Bergizi Gratis dari 2 Tempat Berbeda: Kok Timpang Gini?
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta
-
Jalan Berlubang di Flyover Pancoran Makan Korban: ASN Terjatuh, Gigi Patah-Dahi Sobek
-
DPR Ingatkan Program Revitalisasi Sekolah Jangan Hanya Buat Gedung Mewah: Guru Juga Harus Sejahtera
-
Gibran Tak Lulus SMA? Said Didu Bongkar UTS Insearch Cuma 'Bimbel', Surat Kemendikbud Disorot