Suara.com - Dalam operasi tangkap tangan, Kamis (31/3/2016) malam, KPK menangkap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi dan karyawan PT. Agung Podomoro Land (Tbk), Trinanda Prihantoro, dalam kasus dugaan suap. Sanusi dan Trinanda kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Sanusi jadi tersangka penerima suap. Keesokan harinya, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Ariesman Widjaja menyerahkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka penyuap.
Senator A. M. Fatwa menilai kasus tersebut bisa jadi ancaman jatuhnya citra partai yang dipimpin Prabowo Subianto yang selama ini berusaha menjaga diri sebagai partai antikorupsi.
"Semua pimpinan partai yang terlibat korupsi sangat berpengaruh pada nama baik partainya," kata Fatwa usai menghadiri acara diskusi di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016).
Fatwa yang pernah menjadi ikon perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru menyatakan sikap pesimistis. Korupsi bisa terjadi di semua lini partai. Bahkan, kata mantan wakil Ketua MPR, kader partainya sendiri -- PAN -- juga pernah ada yang terjerat kasus korupsi.
"Tapi mana ada partai sekarang yang tokohnya tidak kena korupsi, coba tunjukkan pada saya. Saya salah seorang pendiri partai, saya juga tak malu-malu mengatakan bahwa partai saya juga sudah ada orang-orangnya yang terjerumus (korupsi)," ujar dia.
Sanusi ditangkap dalam operasi tangkap tangan lantaran diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari pengembang Agung Podomoro Land terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
Selain Sanusi dan Trinanda, ketika itu penyidik juga mengamankan GER dan BER -- yang berperan sebagai perantara.
Dalam operasi malam itu, KPK menyita barang bukti uang sebesar Rp1,1 miliar.
Sanusi merupakan salah satu kader Gerindra yang masuk daftar penjaringan bakal calon gubernur Jakarta.
Sebelum ditangkap KPK, Sanusi kerab mengkritik penyidik KPK yang menurutnya terlalu lamban menangani kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Sasaran tembaknya adalah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia menilai lambannya pengusutan kasus tersebut karena ada campur tangan Ahok.
Berita Terkait
-
Sanusi Ditangkap, Sandiaga Uno Diwanti-wanti Warga Jangan Korupsi
-
Sandiaga Uno Lari Pagi, Ibu-ibu: Ganteng Banget, Lemes Kaki Gue
-
Penggunaan Isu SARA dalam Pilkada Dinilai "Kampungan"
-
Hasil Penggeledahan KPK di DPRD DKI soal Korupsi Reklamasi
-
Nelayan Desak Presiden Stop Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal
-
Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN
-
Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN
-
Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal
-
Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan
-
Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan
-
Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat
-
Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari
-
Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar
-
Bukan Cuma Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot Dua Wakil Kepala BGN