Suara.com - Dalam operasi tangkap tangan, Kamis (31/3/2016) malam, KPK menangkap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M. Sanusi dan karyawan PT. Agung Podomoro Land (Tbk), Trinanda Prihantoro, dalam kasus dugaan suap. Sanusi dan Trinanda kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Sanusi jadi tersangka penerima suap. Keesokan harinya, Jumat (1/4/2016), Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Ariesman Widjaja menyerahkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka penyuap.
Senator A. M. Fatwa menilai kasus tersebut bisa jadi ancaman jatuhnya citra partai yang dipimpin Prabowo Subianto yang selama ini berusaha menjaga diri sebagai partai antikorupsi.
"Semua pimpinan partai yang terlibat korupsi sangat berpengaruh pada nama baik partainya," kata Fatwa usai menghadiri acara diskusi di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/4/2016).
Fatwa yang pernah menjadi ikon perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru menyatakan sikap pesimistis. Korupsi bisa terjadi di semua lini partai. Bahkan, kata mantan wakil Ketua MPR, kader partainya sendiri -- PAN -- juga pernah ada yang terjerat kasus korupsi.
"Tapi mana ada partai sekarang yang tokohnya tidak kena korupsi, coba tunjukkan pada saya. Saya salah seorang pendiri partai, saya juga tak malu-malu mengatakan bahwa partai saya juga sudah ada orang-orangnya yang terjerumus (korupsi)," ujar dia.
Sanusi ditangkap dalam operasi tangkap tangan lantaran diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari pengembang Agung Podomoro Land terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
Selain Sanusi dan Trinanda, ketika itu penyidik juga mengamankan GER dan BER -- yang berperan sebagai perantara.
Dalam operasi malam itu, KPK menyita barang bukti uang sebesar Rp1,1 miliar.
Sanusi merupakan salah satu kader Gerindra yang masuk daftar penjaringan bakal calon gubernur Jakarta.
Sebelum ditangkap KPK, Sanusi kerab mengkritik penyidik KPK yang menurutnya terlalu lamban menangani kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Sasaran tembaknya adalah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia menilai lambannya pengusutan kasus tersebut karena ada campur tangan Ahok.
Berita Terkait
-
Sanusi Ditangkap, Sandiaga Uno Diwanti-wanti Warga Jangan Korupsi
-
Sandiaga Uno Lari Pagi, Ibu-ibu: Ganteng Banget, Lemes Kaki Gue
-
Penggunaan Isu SARA dalam Pilkada Dinilai "Kampungan"
-
Hasil Penggeledahan KPK di DPRD DKI soal Korupsi Reklamasi
-
Nelayan Desak Presiden Stop Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nama PBNU Terseret Kasus Haji, KPK Buka Suara: Benarkah Hanya Incar Orangnya, Bukan Organisasinya?
-
Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis, DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima MBG
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!