Pada Jumat (1/4/2016) lalu, Komunitas Relawan Basuki Tjahaja Mania Purnama Mania melaporkan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, ke Mabes Polri. Adik Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dilaporkan terkait kasus dugaan tindak pidana penebaran kebencian terhadap etnis Tionghoa melalui media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan tidak ambil pusing dengan sikap Yusron.
"Nggak apalah dia (Yusron) mau komentar apa, terserah. Lebih baik tanya ke orang yang berhubungan langsung dengan ini," kata Surya Paloh dalam rapat koordinasi khusus Badan Pemenangan Pemilu dan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Minggu (3/4/2016).
Kicauan Yusron Ihza Mahendra pada Senin (28/3/2016) berbuntut panjang. Banyak orang menganggap kicauan tersebut bernada rasis dan menebar permusuhan.
Suara.com - Buntut dari itu semua, muncul dua petisi di laman Change.org yang meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memecat Yusron dari posisinya.
Petisi pertama dimulai oleh Adrian Zmith dan hingga pukul 16.00 WIB telah didukung hampir 30.000 orang. Dalam petisinya yang bisa diakses di change.org/pecatdubesrasis, Adrian menyatakan, “Sangat tidak pantas pejabat pemerintah, apalagi seorang duta besar di negara sahabat melontarkan pernyataan berbau rasis, kebencian, memutarbalikkan fakta sejarah dan provokasi konflik.”
Salah seorang penandatangan petisi , Mellisa Augustina mengatakan, “Sangat tidak layak bagi seorang Duta Besar Republik Indonesia untuk melontarkan twit rasis untuk menghasut bangsa yg terdiri dari berbagai etnis dan agama.”
Liong Fingo, penandatangan petisi lainnya, juga menyampaikan, “Yusron bukan saja berlaku rasis pada WNI keturunan Tionghoa tapi juga merendahkan martabat bangsa Indonesia atas twitnya yang menyatakan bahwa seolah2 pribumi senang berbuat rusuh dan melakukan diskriminasi kepada WNI keturunan Tionghoa...”
Petisi lainnya yang dimulai oleh A. Setiawan Abadi telah mendapat dukungan hampir 4.500 orang. Petisi itu juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Dubes Yusron karena dianggap membahayakan persatuan Indonesia.
Dalam petisinya, Setiawan mengatakan bahwa dubes merupakan pejabat tinggi negara yang diangkat Presiden selaku kepala negara RI yang berdasarkan Pancasila.
“Sungguh memalukan dan merendahkan marwah negara dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila & Bhinekka Tunggal Ika saat Dubes RI untuk Jepang tsb. menyampaikan ide2 rasialisme untuk menyerang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang beretnis Tionghoa di medsos dan media massa. Patut diduga ybs. sedang terlibat untuk mempromosikan kakak kandungnya Yusril Ihza Mahendra yang sedang berusaha menjadi calon gubernur untuk Pilkada DKI 2017,” kata Setiawan.
Berita Terkait
-
Pancasakti Run 2026 Diikuti 5.000 Peserta, Ditargetkan Jadi 8.000 pada 2027
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan