Pada Jumat (1/4/2016) lalu, Komunitas Relawan Basuki Tjahaja Mania Purnama Mania melaporkan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, ke Mabes Polri. Adik Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dilaporkan terkait kasus dugaan tindak pidana penebaran kebencian terhadap etnis Tionghoa melalui media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengatakan tidak ambil pusing dengan sikap Yusron.
"Nggak apalah dia (Yusron) mau komentar apa, terserah. Lebih baik tanya ke orang yang berhubungan langsung dengan ini," kata Surya Paloh dalam rapat koordinasi khusus Badan Pemenangan Pemilu dan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Minggu (3/4/2016).
Kicauan Yusron Ihza Mahendra pada Senin (28/3/2016) berbuntut panjang. Banyak orang menganggap kicauan tersebut bernada rasis dan menebar permusuhan.
Suara.com - Buntut dari itu semua, muncul dua petisi di laman Change.org yang meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memecat Yusron dari posisinya.
Petisi pertama dimulai oleh Adrian Zmith dan hingga pukul 16.00 WIB telah didukung hampir 30.000 orang. Dalam petisinya yang bisa diakses di change.org/pecatdubesrasis, Adrian menyatakan, “Sangat tidak pantas pejabat pemerintah, apalagi seorang duta besar di negara sahabat melontarkan pernyataan berbau rasis, kebencian, memutarbalikkan fakta sejarah dan provokasi konflik.”
Salah seorang penandatangan petisi , Mellisa Augustina mengatakan, “Sangat tidak layak bagi seorang Duta Besar Republik Indonesia untuk melontarkan twit rasis untuk menghasut bangsa yg terdiri dari berbagai etnis dan agama.”
Liong Fingo, penandatangan petisi lainnya, juga menyampaikan, “Yusron bukan saja berlaku rasis pada WNI keturunan Tionghoa tapi juga merendahkan martabat bangsa Indonesia atas twitnya yang menyatakan bahwa seolah2 pribumi senang berbuat rusuh dan melakukan diskriminasi kepada WNI keturunan Tionghoa...”
Petisi lainnya yang dimulai oleh A. Setiawan Abadi telah mendapat dukungan hampir 4.500 orang. Petisi itu juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Dubes Yusron karena dianggap membahayakan persatuan Indonesia.
Dalam petisinya, Setiawan mengatakan bahwa dubes merupakan pejabat tinggi negara yang diangkat Presiden selaku kepala negara RI yang berdasarkan Pancasila.
“Sungguh memalukan dan merendahkan marwah negara dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila & Bhinekka Tunggal Ika saat Dubes RI untuk Jepang tsb. menyampaikan ide2 rasialisme untuk menyerang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang beretnis Tionghoa di medsos dan media massa. Patut diduga ybs. sedang terlibat untuk mempromosikan kakak kandungnya Yusril Ihza Mahendra yang sedang berusaha menjadi calon gubernur untuk Pilkada DKI 2017,” kata Setiawan.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Bau Busuk RDF Rorotan Bikin Geram! Ribuan Warga Ancam Demo Balai Kota, Gubernur Turun Tangan?
-
Terbukti Langgar Etik, MKD DPR Nonaktifkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni Tanpa Gaji
-
Angka Pengangguran di Jakarta Tembus 330 Ribu Orang, BPS Klaim Menurun, Benarkah?
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba
-
Cegah Penyalahgunaan, MKD Pangkas Titik Anggaran Reses Anggota DPR Menjadi 22
-
Sanjungan PSI Usai Prabowo Putuskan Siap Bayar Utang Whoosh: Cerminan Sikap Negarawan Jernih
-
Rumah Dijarah, MKD Pertimbangkan Keringanan Hukuman untuk Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya
-
Tertangkap! 14 ABG Pelaku Tawuran di Pesanggrahan Jaksel Bawa Sajam hingga Air Cabai
-
Bukan Penipuan! Ternyata Ini Motif Pria Tabrakan Diri ke Mobil di Tanah Abang
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!