Suara.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyatakan hingga saat ini belum ada perkembangan terkait pendanaan agar Rio Haryanto tetap bisa turun di Formula 1. Rio bisa terus membalap bersama tim Manor Racing, jika ia bisa menyerahkan sejumlah uang tertentu.
"Masalah uang, memang belum dapat kemajuan. Yang jelas semua usaha ditempuh supaya pendanaan segera dituntaskan," kata Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di sela Seminar Revolusi Mental Sepak Bola Indonesia yang digagas Basri di Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Untuk tetap bisa turun di balap jet darat ini, Rio tak hanya berbekal prestasi dilevel di bawahnya. Namun, juga harus mendapatkan dukungan dana yang besar. Untuk bisa mendapatkan satu kursi di tim asal Inggris itu harus membayar 15 juta euro.
Dari jumlah tersebut baru dibayar 5,25 juta euro yang terdiri dari 3 juta uero dari manajemen Rio Haryanto dan 2,25 juta euro dari Pertamina. Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk bisa turun penuh sepanjang musim mencapai 9,75 juta euro.
Meski kurang, 9,75 juta euro, manajemen Rio Haryanto dipastikan akan kembali mendapatkan kucuran dari Pertamina sebesar 3 juta euro sesuai dengan komitmen awal dari perusahaan milik negara itu dengan total 5,2 juta euro.
Gatot menjelaskan, dengan belum ada perkembangan soal pendanaan, pihaknya akan terus berusaha membantu dalam penyelesaiannya. Bukan hanya masalah dana, namun juga masalah lain termasuk pengurusan visa untuk menghadapi seri-seri berikutnya.
"Memang Rio dan tim kamu bantu untuk pengurusan visa setelah ibu Indah (Ibu Rio Haryanto) menghubungi kami. Pengurusan visa dibutuhkan dengan cepat karena Rio harus ke Shanghai untuk menghadapi seri berikutnya," tegas Gatot.
Laki-laki yang juga Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu menjelaskan, pengurusan visa di Spanyol sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar dua pekan. Namun, dengan campur tangan pemerintah pengurusannya bisa lebih cepat.
"Masalah visa sudah bisa diselesaikan. Yang jelas, pemerintah akan berusaha membantu," kata mantan Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora.
Rio Haryanto merupakan orang pertama Indonesia yang bisa turun di Formula 1 meski hingga saat ini prestasinya belum maksimal. Pada seri pertama di Melbourne, Australia, Rio gagal finis karena mengalami kerusakan meski dan seri Bahrain mampu finis di urutan ke-17. (Antara)
Berita Terkait
-
Drama McLaren di Monza: Oscar Piastri Dipaksa Mundur demi Lando Norris
-
Max Verstappen Tak Terbendung, Red Bull Kembali Juara di GP Italia 2025
-
Ferrari Krisis Podium, Leclerc Andalkan 3 Sirkuit Ini untuk Menang di F1 2025
-
GP Italia 2025: Lando Norris Pimpin Balapan, Max Verstappen Tetap Juara
-
Jadwal F1 GP Italia 2025: Pembuktian Ferarri di Hadapan Publik Sendiri
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Kena Getahnya, Megawati Masih Jadi Saksi Usai Asetnya Disita Kejagung di Kasus TPPU Bos Sritex
-
Pamulang Diguncang Ledakan, Puslabfor Polri Turun Tangan, 7 Korban Dilarikan ke Rumah Sakit!
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden, Heboh di Medsos!
-
Pramono Anung Bicara Kasus Campak di Jakarta, Ada Peningkatan?
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
LPDP Panen Kritik: Persyaratan Berbelit, Data Penerima Tidak Transparan?
-
KPK Dalami Pesan WhatsApp Soal Persekongkolan Tersangka Kasus JTTS
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?