PM Inggris Jelaskan Soal Nama Ayahnya yang Masuk "Panama Papers"

Suara.com - Perdana Menteri Inggris David Cameron, istri dan anak-anaknya mengklaim bahwa mereka tidak menerima keuntungan apa-apa dari perusahaan offshore (perusahaan yang berdiri di negara surga pajak) apapun. Hal tersebut disampaikan Cameron melalui juru bicaranya, Rabu (6/4/2016), di tengah desakan kuat kepada sang perdana menteri untuk menjelaskan dugaan penyelewengan pajak yang dilakukan keluarganya.

Pernyataan ini berbeda dengan apa yang disampaikan pada Selasa (5/4/2016).  Semula, Cameron, melalui kantornya mengatakan bahwa ia dan keluarganya tidak menerima keuntungan apapun dari perusahaan-perusahaan tersebut saat ini. Namun, mereka tidak menyebutkan apakah mereka akan menerima keuntungan di masa yang akan datang. Cameron juga menegaskan, dirinya tidak memiliki saham atau dana offshore.

Cameron mendapat tekanan dari publik sejak nama sang mendiang ayah, Ian Cameron, terseret dalam dokumen "Panama Papers", yakni dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca yang bocor ke publik. Dalam dokumen tersebut, Ian tercatat sebagai pendiri perusahaan bernama Blairmore Holdings Inc. di Panama pada tahun 1982. Perusahaan tersebut bernilai hampir 20 juta Dolar AS dan tidak punya kewajiban membayar pajak pendapatan, maupun pajak perusahaan yang diberlakukan Inggris.

Sebagai informasi, Mossack Fonseca adalah firma hukum terbesar keempat dunia yang bisa membantu orang-orang berkantong tebal untuk menyembunyikan hartanya di luar negeri. Mossack Foneca bisa mengalirkan dana pengguna jasanya ke perusahaan-perusahaan offshore, yakni perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang berada di wilayah yurisdiksi di wilayah Tax Haven “Surga Pajak”.

Negara Surga Pajak sendiri merupakan negara yang memberlakukan pajak amat kecil, bahkan tak jarang tidak memberlakukan pajak sama sekali. Beberapa negara yang termasuk Surga Pajak adalah Swiss, British Virgin Islands, dan Siprus.

Perusahaan-perusahaan offshore tersebut memang secara teknis adalah perusahaan legal. Namun, kebijakan negara-negara Surga Pajak, yang cenderung menutupi informasi terkait keuangan warganya, membuat perusahaan tersebut jadi sarana favorit bagi mereka yang ingin menyembunyikan hartanya. (Reuters)