Kemacetan Meningkat Selama Uji Coba Penghapusan "3 in 1"

Suara.com - Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta menyatakan, terjadi peningkatan kemacetan di ruas jalan kawasan "3-in-1" sebesar 24,35 persen saat uji coba penghapusan kebijakan tersebut pekan lalu.

"Namun, untuk jalan-jalan kolektor (jalan non protokol) terjadi penurunan tingkat kemacetan yang signifikan dan kondisinya sangat lancar," kata Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah saat menjelaskan hasil evaluasi penghapusan "3 in 1" di Jakarta, Minggu (10/4/2016).

Menurut dia, penurunan tersebut disebabkan pengendara yang tadinya menggunakan jalan kolektor berpindah ke jalan protokol. Namun diperkirakan pengendara akan kembali menggunakan jalan kolektor, terlebih saat ini banyak aplikasi penunjuk jalan, seperti Google Maps dan Waze.

"Berdasarkan hasil evaluasi kami terkait uji coba penghapusan 3-in-1 pada 5 sampai 8 April 2016, tingkat kemacetan yang sangat parah terjadi di kawasan Semanggi dan Sudirman arah Bunderan Senayan," ujar Andri.

Maka dari itu pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas sebelum dan sesudah memasuki kawasan 3-in-1 serta memasang rambu-rambu pengalihan arus lalu lintas.

"Selain itu, kami juga akan melakukan sosialisasi mengenai rute-rute alternatif yang tersedia dan melakukan rekayasa pengaturan lampu lalu lintas yang berhubungan dengan kawasan 3-in-1," tutur Andri.

Sementara itu, dia mengungkapkan tren masyarakat yang menggunakan angkutan busway maupun angkutan reguler selama masa uji coba penghapusan 3-in-1 sedikit mengalami peningkatan, yakni 5 persen.

Sedangkan, masalah dampak sosial, yaitu joki 3-in-1 saat ini sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, sambung dia, dengan dihapuskannya 3-in-1, dampak masalah sosial dengan sendirinya ikut teratasi.

"Kami akan terus melakukan pemantauan setelah penerapan pengalihan rute alternatif dan rekayasa traffic light (lampu lalu lintas) selama masa uji coba penghapusan 3-in-1 berikutnya, yaitu 11 hingga 13 April 2016," ungkap Andri.

Lebih lanjut, dia menambahkan bersama dengan pihak kepolisian, pihaknya akan membahas secara rinci tentang kemungkinan diterapkannya kebijakan ganjil genap, sambil menunggu penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). (Antara)