Suara.com - Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran dalam pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman meminta penyidik KPK benar-benar mengusut kasus tersebut. Dia mengatakan berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan ada indikasi kerugian keuangan negara.
"Kerugian keuangan negara dikatakan ada oleh BPK. Dalam delik tipikor itu kan paling cepatlah dan unsur cara perlawanan hukumnya," kata Habiburokhman kepada Suara.com di Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Habiburokhman menilai Ahok menyalahi prosedur dalam pengadaan lahan untuk RS Sumber Waras.
"Melanggar prosedurnya juga kan sudah disebutkan berbagai media juga ada beberapa tahapan yang tidak secara prosedural. Itu jelas kan ada prosedur melawan hukumnya," kata dia.
Menurut dia sebenarnya tidak ada kesulitan bagi KPK untuk menaikkan kasus tersebut dari tingkat penyelidikan ke tahap penyidikan.
"Jadi nggak akan ada kesulitan bagi KPK untuk menetapkan (Ahok) tersangka. Siapa yang tersangka tentukan pihak yang paling memegang kedudukan tertinggi," kata dia.
Di KPK, Ahok tadi mengatakan akan kooperatif dengan penyidik.
Menurut Ahok, hasil audit BPK tidak bisa dipercaya begitu saja. Pasalnya, hasil audit menyebutkan akibat penggelembungan kerugian negara mencapai Rp191 miliar.
"Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," kata Ahok.
"Makanya itu kan audit BPK. Dan KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? Sekarang saya ingin tahu KPK mau nanya apa," Ahok menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah
-
Polda Undang Keluarga hingga KontraS Jumat Ini, 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Reno dan Farhan?
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?