Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok usai diperiksa KPK kasus pengadaan tanah untuk RS Sumber Waras [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Usai diperiksa penyidik KPK, Selasa (12/4/2016) malam, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta telah menyembunyikan kebenaran terkait audit investigasi terhadap pembelian tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Yang pasti BPK menyembunyikan kebenaran," kata Ahok usai diperiksa selama 12 jam di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Ahok juga menilai BPK telah memaksakan sesuatu kepada pemerintah, padahal tidak mungkin dilakukan. Yang dimaksud Ahok adalah meminta pemerintah menjual kembali tanah Rumah Sakit Sumber Waras.
"Yang pasti BPK menyembunyikan kebenaran," kata Ahok usai diperiksa selama 12 jam di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Ahok juga menilai BPK telah memaksakan sesuatu kepada pemerintah, padahal tidak mungkin dilakukan. Yang dimaksud Ahok adalah meminta pemerintah menjual kembali tanah Rumah Sakit Sumber Waras.
"Dia meminta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan," kata Ahok.
Ahok mengatakan pemerintah bisa saja menjual tanah itu lagi, namun dengan harga baru. Menurut Ahok kalau itu sampai terjadi, maka keuangan negara rugi.
"Pembelian tanah itu terang dan tunai. Kalau harus dibalikin harus jual balik. Jual balik mau nggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama itu kerugian negara," katanya.
Ahok mengatakan pemerintah bisa saja menjual tanah itu lagi, namun dengan harga baru. Menurut Ahok kalau itu sampai terjadi, maka keuangan negara rugi.
"Pembelian tanah itu terang dan tunai. Kalau harus dibalikin harus jual balik. Jual balik mau nggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama itu kerugian negara," katanya.
Ahok menegaskan tanah yang dibeli pemerintah pada tahun 2014 bukan tanah berstatus sengketa.
Itu sebabnya, kata Ahok, KPK tidak perlu meminta keterangan Joko Widodo sebagai mantan gubernur Jakarta.
"Nggak perlu itu, nggak ada hubungan. Penjelasannya itu pun cuma dihitung secara teknis, kami hanya penetapan," kata Ahok.
Di DPR, siang tadi, Ketua BPK Harry Azhar Aziz mempersilakan Ahok untuk ke pengadilan bila keberatan dengan hasil audit.
Suara.com - "Silakan saja Ahok itu kalau ngaco, jangan ngomong di media, ngomong di pengadilan, ajukan bukti-bukti bahwa BPK itu ngaco, jadi jangan kita bertempur di media dong," kata Harry Azhar Aziz untuk menanggapi pernyataan Ahok yang menyebut audit BPK ngaco.
Komentar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto