Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok usai diperiksa KPK kasus pengadaan tanah untuk RS Sumber Waras [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Usai diperiksa penyidik KPK, Selasa (12/4/2016) malam, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta telah menyembunyikan kebenaran terkait audit investigasi terhadap pembelian tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
"Yang pasti BPK menyembunyikan kebenaran," kata Ahok usai diperiksa selama 12 jam di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Ahok juga menilai BPK telah memaksakan sesuatu kepada pemerintah, padahal tidak mungkin dilakukan. Yang dimaksud Ahok adalah meminta pemerintah menjual kembali tanah Rumah Sakit Sumber Waras.
"Yang pasti BPK menyembunyikan kebenaran," kata Ahok usai diperiksa selama 12 jam di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Ahok juga menilai BPK telah memaksakan sesuatu kepada pemerintah, padahal tidak mungkin dilakukan. Yang dimaksud Ahok adalah meminta pemerintah menjual kembali tanah Rumah Sakit Sumber Waras.
"Dia meminta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan," kata Ahok.
Ahok mengatakan pemerintah bisa saja menjual tanah itu lagi, namun dengan harga baru. Menurut Ahok kalau itu sampai terjadi, maka keuangan negara rugi.
"Pembelian tanah itu terang dan tunai. Kalau harus dibalikin harus jual balik. Jual balik mau nggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama itu kerugian negara," katanya.
Ahok mengatakan pemerintah bisa saja menjual tanah itu lagi, namun dengan harga baru. Menurut Ahok kalau itu sampai terjadi, maka keuangan negara rugi.
"Pembelian tanah itu terang dan tunai. Kalau harus dibalikin harus jual balik. Jual balik mau nggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama itu kerugian negara," katanya.
Ahok menegaskan tanah yang dibeli pemerintah pada tahun 2014 bukan tanah berstatus sengketa.
Itu sebabnya, kata Ahok, KPK tidak perlu meminta keterangan Joko Widodo sebagai mantan gubernur Jakarta.
"Nggak perlu itu, nggak ada hubungan. Penjelasannya itu pun cuma dihitung secara teknis, kami hanya penetapan," kata Ahok.
Di DPR, siang tadi, Ketua BPK Harry Azhar Aziz mempersilakan Ahok untuk ke pengadilan bila keberatan dengan hasil audit.
Suara.com - "Silakan saja Ahok itu kalau ngaco, jangan ngomong di media, ngomong di pengadilan, ajukan bukti-bukti bahwa BPK itu ngaco, jadi jangan kita bertempur di media dong," kata Harry Azhar Aziz untuk menanggapi pernyataan Ahok yang menyebut audit BPK ngaco.
Komentar
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Mendagri: Pemerintah Hadir Penuh Tangani Bencana di Sumatera
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja