Dewan Pers menggelar Konfrensi pers Simposium Nasional dimana untuk membedah tragedi 1965 melalui pendekatan kesejarahan. Lewat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang tertulis dalam Nawa Cita, untuk mengusut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Panitia Simposium Nasional yang terlibat diantaranya diwakili Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo, Ketua Komnas HAM Nurkholis, Psikolog Nani Nurrachman dan Suryo Susilo Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Simposium Nasional.
Sidarto mengatakan ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 sampai 2019 bahwa penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia memerlukakan perlakuan khusus bukan hanya untuk penanganan kasus dimasa depan saja, tapi pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
"Lewat Simposium ini kami berharap bisa menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran berat HAM dalam tragedi kemanusian 1965," kata Sidarto saat ditemui di Dewan Pers, Kebob sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016).
Sidarto menambahkan forum ini mengajak kepada mantan korban tragedi 1965 agar dapat kembali memperoleh kehidupan yang lebih baik. "Kita akan lakukan pemulihan korban, sampai rehabilitasi korban dan lainnya," ujar Sidarto.
"Ini juga upaya bersama kami, untuk menyembuhkan luka terdalam bangsa secara jujur, adil, dan beradab," tambah Sidarto.
Selain itu Letnan Jenderal Agus Widjojo menambahkan untuk tragedi 1965 ini perlu adanya sikap jujur dan profesional dalam kesejarahan bangsa Indonesia dengan melacak arti dan menimbang implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.
"Simposium dimana nantinya akan membahas secara reflektif makna dan tatanan kebangsaan yang baru. Pembelajaran atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu, khususnya bagi Tragedi 1965," kata Agus.
Adapun Ketua Pelaksana Simposium nasional Suryo Susilo mengatakan simposium akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 April 2016 mendatang . Lokasi simposium bertempat dihotel Arya Duta, Jakarta.
"Simposium akan dihadiri lebih dari 200 Peserta, mereka berasal dari kalangan akademis, pegiat, dan tokoh hak asasi manusia, korban pelanggaran HAM berat dan organisasi korban, wakil partai politik, organisasi masyarakat warga yang berkecimpung dalam advokasi HAM dan pendamping korban, organisasi masyarakat termasuk organisasi keagamaan, wakil daru lembaga - lembaga pemerintah," kata Suryo.
Selain itu narasumber yang akan menghadiri Simposium Nasional antara lain Buya Syafii Ma' arif, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sayidiman Suryohadiprojo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua PB Nahdlatul Ulama Marsudi Suhud.
Berita Terkait
-
Anis Hidayah Janji Mundur Jika Kasus Munir Tak Jadi Pelanggaran HAM Berat per 8 Desember 2025
-
Geruduk Komnas HAM, KASUM Tuntut Pembunuhan Munir Ditetapkan Sebagai Pelanggaran HAM Berat!
-
Simbol Palu Arit PKI Ditemukan di Kampus Unmul, Pihak Rektorat: Itu Peraga Pembelajaran
-
Logo PKI dan Bir Mahal Jadi Barang Bukti Demo Polres Samarinda, Panen Cibiran publik
-
Kinerja Tim Munir Komnas HAM Disorot: Salahkan Dana, Tawaran Bantuan Aktivis Diabaikan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO