Kandidat ketua umum Partai Golkar Ade Komaruddin menyebut mahar senilai Rp20 miliar untuk menjadi Calon Ketua Umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 7-8 Mei di Bali senilai Rp20 miliar hanya sebatas wacana.
"Itu 'kan wacana. Saya tidak mau terjebak dalam diskusi itu. Biarkan hal itu menjadi perhatian dari panitia pengarah dan tentu panitia pengarah memperhatikan benar apirasi publik, aspirasi kader Golkar untuk kebaikan Partai Golkar," katanya saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/4/2016).
Menurut politisi yang disapa Akom ini, pihaknya mempercayakan kepada panitia pengarah untuk pelaksanaan munaslub di Bali yang tentunya ada pertimbangan-pertimbangan.Ia yakin panitia pengarah akan memperhatikan tanggapan para kader Golkar. Akom yang sata ini menjabat sebagai Ketua DPR itu juga berharap siapapun yang terpilih nanti punya komitmen untuk rekonsliliasi partai.
"Saya juga mengimbau kandidat, proses ini berat, siap kalah siap menang. Harus ada menang, kalau ada yang kalah mesti menghormati menang dan menang mengakomodir yang kalah. Ini untuk menyatukan seluruh elemen partai golkar," katanya.
Sebelum bertemu Akom, Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga telah bertemu dengan caketum lain seperti Mahyudin, Azis Syamsuddin dan Airlangga Hartanto serta Setya Novanto. Syahrul bertemu Akom di Makassar pada Rabu malam.
Menurut SYL, pertemuan itu hanya itu menyamakan presepsi. Terkait dengan rencana pertemuan bakal calon akan diatur oleh tim pemenangan.
"Mengenai pertemuan itu Pak Roem yang atur sebagai ketua tim di sini. Beliau mengusulkan agar dilakukan pertemuan sebelum munaslub dengan membahas ageda settting agar Munaslub nanti berjalan lebih baik. Dan hasil pertemuan nanti bisa bertambah struktur baru," bebernya.
Dia juga tegas menolak adanya mahar atau biaya yang dibebankan kepada kandidat nantinya untuk bertarung senilai Rp20 miliar.
"Saya lebih baik mundur kalau ada persyaratan seperti itu, sejak saya menjadi pejabat dan pengurus golkar tidak ada saya lakukan atau mau membayar seperti itu," tegas Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini. (Antara)
Berita Terkait
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Nama Puteri Komarudin Hingga Raffi Ahmad Mencuat Isi Kursi Menpora, Ini Jawaban Bahlil
-
Siapa Puteri Komarudin? Disebut Menpora Baru Pengganti Dito Ariotedjo
-
Adies Kadir Dinonaktifkan, Golkar: Otomatis Tak Dapat Gaji dan Tunjangan
-
Meski Dinonaktifkan di DPR, Adies Kadir Dipastikan Masih Berstatus Sebagai Pimpinan Partai Golkar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO