Wakil Ketua DPR Fadli Zon [suara.com/Meg Phillips]
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memakai jurus mabuk dalam menanggapi hasil audit investigasi BPK DKI Jakarta atas pembelian tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal ini terkait pernyataan Ahok yang menyebut hasil audit tersebut ngaco.
"Ini jurus orang mabuk," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (14/4/2016).
Apalagi, kata Fadli, Ahok sampai mendoakan pimpinan BPK Eddy Mulyadi agar panjang umur sehingga nanti dapat melihat Ahok menjadi Presiden.
"Ini jurus orang mabuk," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (14/4/2016).
Apalagi, kata Fadli, Ahok sampai mendoakan pimpinan BPK Eddy Mulyadi agar panjang umur sehingga nanti dapat melihat Ahok menjadi Presiden.
"Apalagi dia mengatakan supaya panjang umur, saya kira ini sudah jurus halusinasi," kata dia.
"Saya malah mendoakan mudah-mudahan dia berumur panjang, sampai dia mendapatkan rompi orange untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan," kata Fadli Zon.
Pernyataan Ahok bahwa data BPK ngaco disampaikan di KPK ketika akan diperiksa pada Selasa (12/4/2016) lalu.
Awal mula Ahok menyatakan itu karena dianggap merugikan negara sebesar Rp191 miliar. Pemerintah Jakarta dinilai berpatokan pada NJOP di Jalan Kyai Tapa sebesar Rp20 juta. Sementara menurut BPK acuan harga beli bisa didasarkan pada nilai NJOP di Jalan Tomang Utara yang cuma Rp7 juta.
Ahok punya pendapat sebaliknya. Dia keberatan dengan hasil audit tersebut.
"Saya malah mendoakan mudah-mudahan dia berumur panjang, sampai dia mendapatkan rompi orange untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan," kata Fadli Zon.
Pernyataan Ahok bahwa data BPK ngaco disampaikan di KPK ketika akan diperiksa pada Selasa (12/4/2016) lalu.
Awal mula Ahok menyatakan itu karena dianggap merugikan negara sebesar Rp191 miliar. Pemerintah Jakarta dinilai berpatokan pada NJOP di Jalan Kyai Tapa sebesar Rp20 juta. Sementara menurut BPK acuan harga beli bisa didasarkan pada nilai NJOP di Jalan Tomang Utara yang cuma Rp7 juta.
Ahok punya pendapat sebaliknya. Dia keberatan dengan hasil audit tersebut.
Ahok sampai melayangkan surat keberatan kepada Mahkamah Kehormatan BPK RI. Surat tersebut dikirimkan pada 3 Agustus 2015. Tapi sampai sekarang dia belum dipanggil.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis
-
Doa Buka Puasa Rajab Lengkap dengan Artinya, Jangan Sampai Terlewat!
-
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Mulai Tempati Kios Sementara
-
Buku "Jokowi's White Paper" Ditelanjangi Polisi: Cuma Asumsi, Bukan Karya Ilmiah
-
Gibran Turun Gunung ke Nias, Minta Jembatan 'Penyelamat' Siswa Segera Dibangun
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Pengamat: Sikap Terbuka Mendagri Tito Tunjukkan Kepedulian di Masa Bencana
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan