Wakil Ketua DPR Fadli Zon [suara.com/Meg Phillips]
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memakai jurus mabuk dalam menanggapi hasil audit investigasi BPK DKI Jakarta atas pembelian tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal ini terkait pernyataan Ahok yang menyebut hasil audit tersebut ngaco.
"Ini jurus orang mabuk," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (14/4/2016).
Apalagi, kata Fadli, Ahok sampai mendoakan pimpinan BPK Eddy Mulyadi agar panjang umur sehingga nanti dapat melihat Ahok menjadi Presiden.
"Ini jurus orang mabuk," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (14/4/2016).
Apalagi, kata Fadli, Ahok sampai mendoakan pimpinan BPK Eddy Mulyadi agar panjang umur sehingga nanti dapat melihat Ahok menjadi Presiden.
"Apalagi dia mengatakan supaya panjang umur, saya kira ini sudah jurus halusinasi," kata dia.
"Saya malah mendoakan mudah-mudahan dia berumur panjang, sampai dia mendapatkan rompi orange untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan," kata Fadli Zon.
Pernyataan Ahok bahwa data BPK ngaco disampaikan di KPK ketika akan diperiksa pada Selasa (12/4/2016) lalu.
Awal mula Ahok menyatakan itu karena dianggap merugikan negara sebesar Rp191 miliar. Pemerintah Jakarta dinilai berpatokan pada NJOP di Jalan Kyai Tapa sebesar Rp20 juta. Sementara menurut BPK acuan harga beli bisa didasarkan pada nilai NJOP di Jalan Tomang Utara yang cuma Rp7 juta.
Ahok punya pendapat sebaliknya. Dia keberatan dengan hasil audit tersebut.
"Saya malah mendoakan mudah-mudahan dia berumur panjang, sampai dia mendapatkan rompi orange untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan," kata Fadli Zon.
Pernyataan Ahok bahwa data BPK ngaco disampaikan di KPK ketika akan diperiksa pada Selasa (12/4/2016) lalu.
Awal mula Ahok menyatakan itu karena dianggap merugikan negara sebesar Rp191 miliar. Pemerintah Jakarta dinilai berpatokan pada NJOP di Jalan Kyai Tapa sebesar Rp20 juta. Sementara menurut BPK acuan harga beli bisa didasarkan pada nilai NJOP di Jalan Tomang Utara yang cuma Rp7 juta.
Ahok punya pendapat sebaliknya. Dia keberatan dengan hasil audit tersebut.
Ahok sampai melayangkan surat keberatan kepada Mahkamah Kehormatan BPK RI. Surat tersebut dikirimkan pada 3 Agustus 2015. Tapi sampai sekarang dia belum dipanggil.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan