Hari ini merupakan hari kedua digelarnya Simposium Nasional 65 "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang difasilitasi oleh Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Pertimbangan Presiden di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (18/4/2016). Simposium Nasional diselenggarakan selama dua hari yakni tanggal 18 April hingga 19 April 2016 di Hotel Aryaduta.
Adapun materi hari kedua akan dibahas materi Kesejarahan bangsa Indonesia yakni konstruksi bangunan ingatan terhadap tragedi 1965, dengan tujuan upaya memelihara ingatan tragedi 1965 Yang dilakukan masyarakat, sekaligus pola relasi sosiokultural yang muncul.
Lalu sesi kedua dengan kesejarahan bangsa Indonesia, bertema Masyarakat Indonesia pada masa reformasi, dengan konsep penyelesaian pelanggaran HAM berat.
Selain itu di sesi ketiga, Simposium Nasional membahas tema kesejarahan bangsa Indonesia, dengan tema masyarakat Indonesia pasca 1998. Adapun tujuan materi yakni gambaran tentang pemulihan korban atau penyintas di tingkat masyarakat, warga serta Jangkauan dan tantangan.
Kemudian di sesi empat, peserta akan diberikan materi tentang kesejarahan bangsa dengan tema masyarakat Indonesia masa depan. Materi tersebut bertujuan untuk menelaah terhadap upaya memaknai kembali hidup berbangsa berdasarkan penghormatan terhadap kemanusiaan keadilan, nilai-nilai moral dan etika.
Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Agus Widjojo mengatakan kerangka dasar yang menjadi pertimbangan diselenggarakannya Simposium Nasional 'Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan' yang digelar dua hari yakni 18 April - 19 April 2016, yakni dalam bentuk rekonsiliasi kepada korban pelanggaran HAM berat.
Selain itu, adanya Simposium Nasional bisa mengetahui secara lebih dalam apa yang salah dalam tragedi 1965 melalui metode pendekatan sejarah.
"Kita bisa mengetahui lebih dalam soal apa yang salah di masa lalu, kali ini kita pakai pendekatan sejarah," ujar Agus di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (18/4/2016).
Lebih lanjut hasil dari Simposium Nasional kata Agus nantinya menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah.
"Setelah kita cari tahu akar masalahnya, soal kenapa bangsa kita mampu membunuh sesama sebangsa dalam jumlah besar dan waktu berkesinambungan,"ungkapnya.
Untuk diketahui, Simposium Nasional dihadiri juga oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kalangan akademisi, pegiat hak asasi manusia, korban pelanggaran HAM berat dan organisasi korban, perwakilan partai politik serta perwakilan dari lembaga-lembaga pemerintah.
Berita Terkait
-
Arsitektur Sunyi 'Kremlin', Ruang Siksa Rahasia Orba yang Sengaja Dilupakan
-
Menyusuri Jejak Ingatan yang Memudar, Penjara Tapol PKI di Jakarta
-
Romo Magnis Ajak Berpikir Ulang: Jika Soekarno Turuti Soeharto, Apakah Tragedi '65 Bisa Dicegah?
-
Download Film G30S/PKI Asli Tanpa Revisi Dimana? Ini Link dan Maknanya di Era Sekarang
-
10 Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila, Langsung Pasang di Foto Profil
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun