Tersangka kasus suap DPRD DKI Jakarta Ariesman Widjaja usai di periksa di Gedung KPK di Jakarta, Sabtu (2/4). [suara.com/Oke Atmaja]
Suara.com - Presiden Direktur PT.Agung Podomoro Land (Tbk), Ariesman Widjaja mengakui ikut dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman bos PT.Agung Sedayu Grup, Sugiyanto Kusuma bersama dengan sejumlah Pimpinan DPRD dan anggota DPRD DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Kuasa Hukum Ariesman, Adardam Achyar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2016).
"Kalau yang saya dengar tadi itu pertemuan silaturahmi," kata Achyar usai mendampingi pemeriksaan kliennya di Gedung KPK.
Menurutnya, pertemuan tersebut hanyalah kebetulan saja. Dengan demikian, imbuhnya, dalam pertemuan tersebut tidak membicarakan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Kalau tidak salah Pak Ariesman dari mana, kebetulan mampir ketemu dengan mereka, jadi bukan pertemuan yang diagendakan khusus membahas tentang raperda, artinya tidak ada pertemuan secara spesifik membahas raperda," katanya.
Oleh karena itu, Achyar membantah pernyataan kuasa hukum Mohamad Sanusi yang mengatakan bahwa saat pihaknya dari DPRD datang ke rumah Aguan, Ariesman sudah ada di situ.
"Nggak, nggak. Saya tidak mau keterangan saya itu diperhadapkan secara diametral dengan keterangan Pak Sanusi. Itu keterangan Pak Ariesman itu yang bisa saya sampaikan," kata Achyar.
Achyar menyebutkan, pihak DPRD yang hadir pada pertemuan Bulan Januari 2016 tersebut adalah Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD DKI, Mohamad Taufik, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, dan Mohamad Sanusi. Dia mengaku lupa ketika ditanya soal adanya politisi Hanura, Mohamad Sangaji alias Ongen dalam pertemuan yang berlangsung di Pantai Indah Kapuk tersebut.
"Kalau Pak Ongen saya lupa, tapi ada Pak Pras, Pak Taufik, dan Sanusi sendiri, itu yang dia kenal," kata Mantan Pengacara Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar tersebut.
Komentar
Berita Terkait
-
Aguan Lapor, Laba PANI Melejit 484% Jadi Rp1,7 Triliun
-
BRIN Kembangkan Teknologi untuk Pulihkan Lahan Bekas Tambang, Seberapa Efektif?
-
MIND ID Percepat Pemulihan Ekosistem Lewat Reklamasi dan Rehabilitasi DAS Skala Besar
-
Aguan Lapor: Penjualan PIK2 Meroket 112%, Tembus Rp 987 M
-
Bongkar Dampak Buruk Reklamasi di Pulau Serangan, DPR Minta Penghentian Sementara Seluruh Aktivitas!
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan