Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra yang merangkap sebagai Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Mohamad Taufik tidak menjawab pertanyaan awak media usai diperiksa untuk yang keempat kalinya di KPK atas kasus dugaan suap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Dengan raut muka yang terlihat kecapean, kakak kandung tersangka kasus suap M. Sanusi tersebut keluar dari gedung KPK didampingi pengawal menuju mobil. Dia tak banyak bicara mengenai pemeriksaannya, Senin (25/4/2016).
"Tentang pembahasan Raperda," kata Taufik di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Dengan raut muka yang terlihat kecapean, kakak kandung tersangka kasus suap M. Sanusi tersebut keluar dari gedung KPK didampingi pengawal menuju mobil. Dia tak banyak bicara mengenai pemeriksaannya, Senin (25/4/2016).
"Tentang pembahasan Raperda," kata Taufik di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Dia tidak mau menjawab berbagai pertanyaan wartawan. Dia terus berjalan dan meninggalkan wartawan.
Nama Taufik tidak terdaftar dalam pemeriksaan sebagai saksi di KPK hari ini. Tetapi, setelah dikonfirmasi ke KPK, ternyata pemeriksaannya bersifat sebagai tambahan.
Selain Taufik, hari ini, KPK juga memanggil Ketua Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PKS Selamat Nurdin, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD DKI Bestari Barus, dan Wakil Ketua Balegda DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Merry Hotma.
Nama Taufik tidak terdaftar dalam pemeriksaan sebagai saksi di KPK hari ini. Tetapi, setelah dikonfirmasi ke KPK, ternyata pemeriksaannya bersifat sebagai tambahan.
Selain Taufik, hari ini, KPK juga memanggil Ketua Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PKS Selamat Nurdin, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD DKI Bestari Barus, dan Wakil Ketua Balegda DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Merry Hotma.
Usai diperiksa, Merry mengatakan hanya dimintai keterangan terkait mekanisme pertemuan dengan pemerintah Jakarta.
"Mekanisme rapat dengan eksekutif," kata Merry.
"Mekanisme rapat dengan eksekutif," kata Merry.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi pada Kamis (31/3/3016) malam. Ketika itu, dia masih menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Dia diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari Personal Assistant PT. Agung Podomoro Land (Tbk) Trinanda Prihantoro. Uang tersebut diduga titipan dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.
Kasus dugaan penyuapan ini disinyalir untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi. Ada tiga kewenangan pengembang yang diatur dalam rancangan. Yakni, keharusan menyerahkan fasilitas umum dan sosial, seperti jalan dan ruang terbuka hijau, kontribusi lima persen lahan, serta kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk menanggulangi dampak reklamasi.
Pengembang diduga keberatan dengan kontribusi tambahan 15 persen yang diatur di Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka pun melobi DPRD agar nilainya turun jadi lima persen.
Sehari setelah itu, Jumat (1/4/2016), Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.
Ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan KPK terus mendalaminya.
Kasus dugaan penyuapan ini disinyalir untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi. Ada tiga kewenangan pengembang yang diatur dalam rancangan. Yakni, keharusan menyerahkan fasilitas umum dan sosial, seperti jalan dan ruang terbuka hijau, kontribusi lima persen lahan, serta kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk menanggulangi dampak reklamasi.
Pengembang diduga keberatan dengan kontribusi tambahan 15 persen yang diatur di Pasal 110 Raperda Tata Ruang. Mereka pun melobi DPRD agar nilainya turun jadi lima persen.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?