Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan negara seharusnya pro digital untuk mengantisipasi gelombang baru teknologi yang kini berkembang pesat.
"Kita memerlukan Negara pro digital sehingga betul-betul mengakomodir generasi baru, tidak hanya mengakomodir tapi menjadi payung demi kehidupan yang lebih baik," katanya dalam seminar "Managing Disruption Amidst Change" yang digelar di Opration Room, Gedung DPR, Kamis malam.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Manajer Uber di Indonesia Alan Jiang, CEO bubu.com Shinta Dhanuwardoyo, Direktur Utama Bursa Efek Jakarta Tito Sulistio.
Menurut Fahri, gelombang teknologi sulit dihentikan. Sementara generasi baru yang telah terpapar teknologi tumbuh.
Negara yang tidak mampu mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan dipastikan tidak lagi relevan. "Dan akan runtuh bersama strukturnya," katanya.
Ia mengatakan, reformasi sebenarnya telah memberikan peluang terhadap hal itu. Hal ini mengingat reformasi telah mengubah dari persepsi negara yang kuat menjadi pentingnya rakyat dan dinamikanya.
Di era teknologi, individu, rakyat dan dinamikanya lebih penting. Individu bahkan bisa lebih berkuasa dan lebih kaya dibandingkan negara.
"Mark Zuckerberg (CEO Facebook) merupakan presiden dengan rakyat terbanyak. Bagaimana setiap hari ia bisa memberikan pesan untuk 'menginfluence' (memengaruhi)," katanya.
Untuk itu, menurut Fahri, Indonesia tidak bisa menutup mata untuk tidak mengantisipasi era digital. "Indonesia relevan karena mengambil sikap rakyat dan dinamikanya lebih penting. Oleh karenanya otoritas negara jangan terlalu mengekang industri digital," katanya.
Namun demikian, kehadiran teknologi seharusnya bukan menjadikan generasi baru terasing dengan dari masyarakat. Teknologi justru diharapkan mampu meningkatkan kesejateraan masyarakatanya terutama para petani dan nelayan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
-
Fahri Hamzah: Prabowo Satu-satunya Presiden Independen yang Tak Bisa 'Disetir'
-
Kejar Target 3 Juta Hunian, Presiden Prabowo Siapkan Lembaga Percepatan Pembangunan Perumahan
-
Belum Setahun Kerja, Banyak Menteri Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Apa Jasanya?
-
Wamen PKP Soroti Backlog 15 Juta Unit Rumah, Singgung Properti Syariah
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu Terdekat di Jakarta
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- 8 Sepatu Lari On Cloud Diskon di Planet Sports, Hemat Jutaan Rupiah
Pilihan
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
Terkini
-
Bupati Pekalongan Jadi Tersangka, KPK Beberkan Aliran Rp19 Miliar ke Kantong Pribadi hingga Keluarga
-
Dasco: Kamis Besok Dengar Pendapat Publik soal RUU PPRT
-
KPK Sebut Dalil Praperadilan Gus Yaqut Salah Alamat dan Bukan Lingkup Hakim
-
Terjaring OTT, Bupati Pekalongan Alasan Tak Paham Birokrasi Karena Berlatar Belakang Musisi Dangdut
-
Waketum Golkar: Indonesia Harus Tegas Kutuk Serangan AS-Israel, Tapi Jangan Keluar dari BoP
-
OTT Bupati Pekalongan: Fadia Arafiq Diduga Atur Proyek Pemkab untuk Perusahaan Keluarga
-
Amerika Serikat Siap Tempur, Israel Justru Kelelahan Dibombardir Iran
-
Lulusan SD Bisa Jadi PPSU, Pramono Anung Pangkas Syarat Kerja Demi Tekan Jumlah Pengemis Jakarta
-
BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal dan Lebih Kering
-
KPK Ungkap Kerugian Negara Kasus Korupsi Haji yang Seret Eks Menag Yaqut Tembus Rp622 Miliar