Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji, akan memberikan beasiswa kepada anak yang memegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang masuk ke Perguruan Tinggi. Menurut Ahok, beasiswa tersebut akan diberikan sebesar Rp18 juta pertahun.
"Kita ada peningkatan mutu karena tahun ini pemegang KJP yang bisa masuk perguruan tinggi negeri maka kami akan berikan Rp18 juta per tahun per anak, itu yang kami putuskan," kata Ahok usai menghadiri peringatan hari Pendidikan Nasional di Lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Ahok juga bakal mendorong Perguruan Tinggi Swasta untuk bisa memberikan beasiswa bagi pemegang KJP. Bahkan, orang nomor satu DKI Jakarta ini mengharap, setelah lulus para mahasiswa diberikan lagi dana sebesar Rp18 juta.
"Lalu kalau masuk swasta bagaimana? Kita minta perguruan tinggi swasta yang baik memberikan beasiswa kepada mahasiwa, kalau bisa lulus dapat beasiswa kami juga akan berikan Rp18 juta," kata dia.
"Jadi tahun ini kita bisa pakai peningkatan mutu kepada anak-anak pemegang KJP yang lolos masuk PT negeri," tambahnya.
Ahok sendiri mengaku, belum ada pemberian beasiswa sebesar Rp18 juta per tahun untuk pemegang KJP. Ahok menganggap, rencana pemberian beasiswa itu bisa meningkatkan semangat kepada anak-anak Jakarta untuk bisa masuk ke perguruan tinggi.
"Enggak pernah ada, kita belum pernah memberikan itu. Terus kita temukan anak-anak ini patah semangat, jadi dia merasa buat apa minta rajin belajar, bisa masuk perguruan tinggi negeri pun, belum tentu ada biaya hidup. Dengan Rp1,5 jt dia kuliah di daerah, lumayan kan," kata dia.
Menurut Ahok, pemberian beasiswa tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta tetapi di seluruh wilayah Indonesia.
"Seluruh Indonesia, pengguna KJP, warga Jakarta. Tapi kalau dia bukan warga Jakarta pun, tinggal di sini, terus dia ada masalah, kan kita punya basis beasiswa UIN (Universitas Islam Negeri) ada beasiswa Jakarta tapi enggak program itu," jelasnya.
Tak hanya beasiswa, mantan Bupati Belitung Timur itu juga menjanjikan bantuan bahan pokok kepada pemegang KJP. Nantinya, kata Ahok, pemberian bahan pokok itu akan dimasukan ke dalam program kartu Jakarta One.
"Jadi dengan pola ini kita harapkan pendidikan diutamakan, termasuk tahun ini uji coba juga termasuk bantuan nutrisi kepada pemegang KJP. Jadi operasi pasar nanti, kita arahkan operasi pasar daging, beras semua untuk pemegang KJP," kata dia.
"Bulan Juni ini kita akan me-launching kartu Jakarta one, kita ingin semua operasi pasar itu mengarah ke non tunai," pungkas Ahok.
Berita Terkait
-
Senang Pejabat Mundur, Ahok: Mungkin Mereka Sudah Terlalu Kaya
-
Ahok Bikin Ngakak Saat Ditanya Bisnis Keluarga oleh Petugas BPS
-
Ahok Tantang Barisan Sakit Hati Mundur Hari Senin Nanti
-
Para Pembenci Ahok Tutup Jalan Depan KPK Saat Jam Pulang Kerja
-
Rekor, Ahok Hampir Tiap Hari Teken Surat Pemecatan PNS
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal