Aktivis Ini Sebut Partai Buruh Diresmikan 1 Mei 2017

Suara.com - Serikat pekerja di Indonesia menargetkan Partai Buruh terbentuk tahun 2017 setelah berdiri organisasi masyarakat Rumah Rakyat Indonesia. Itu dikatakan aktivis buruh Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Parlindungan Sinurat.

"Ormas itu sebagai embrio, cikal bakal terbentuknya partai politik yang akan dideklarasikan menjadi partai pada 1 Mei 2017," ujarnya di Tanjungpinang, Minggu (1/5/2016).

Dia mengatakan kelahiran Partai Buruh harus dibidani dan dimulai dari sekarang agar partai buruh yang diimpikan siap bertarung mengikuti pemilihan umum 2019, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Embrio partai politik itu diawali dengan mendeklarasikan berdirinya sebuah organisai masyarakat.

Deklarasi ormas pun dilakukan oleh para deklarator tingkat provinsi yang notabene adalah para aktivis buruh di 200 kabupaten/kota dan 28 provinsi di depan kantor Gubernur saat acara perayaan hari buruh sedunia.

"Puncak deklarasi dilakukan di Gelora Bung Karno (GBK)," katanya.

Parlindungan mengatakan Partai Buruh akan menjadi kekuatan politik alternatif yang lahir, dan menjadi anomali dari partai-partai yang sudah ada.

"Kira-kira impian itu yang ingin diwujudkan oleh beberapa Konfederasi Serikat Pekerja di Indonesia pada acara peringatan Hari Buruh sedunia pada 1 Mei 2016 atau yang lebih dikenal dengan May Day," katanya.

Menurut dia, salah satu penyebab masih terpuruknya nasib buruh di Indonesia adalah kebijakan negara terhadap perburuhan belum berpihak.

Perjuangan jalur politik bagi gerakan buruh Indonesia dengan cara duduk di kekuasaan politik seperti legislatif, menteri, presiden menjadi keharusan agar lebih mudah mengubah aturan ketenagakerjaan menjadi berpihak.

Mimpi buruh Indonesia untuk lahirnya sebuah Partai Buruh yang kuat untuk memperjuangkan hak dan kepentingan buruh seperti di Inggris, Australia atau Korea Selatan sudah lama di impikan.

Alasannya, partai politik yang ada saat ini dirasakan tidak merespon tuntutan para buruh dan buruh hanya dimanfaatkan saat pemilu.

"Buruh berpolitik sudah terjadi di beberapa negara dengan berbagai pola. Salah satunya memang dengan mendirikan partai politik seperti yang terjadi di Inggris," ujarnya.

Sebenarnya, kata dia organisasi buruh lebih efektif memiliki massa konsisten, iuran anggota yang tekun dan dikelola dengan baik yang tidak dimiliki oleh kader-kader partai politik, solidaritas buruh sangat kuat dan tidak dimiliki oleh partai-partai politik.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada Agustus 2015 jumlah pekerja formal dan informal Indonesia sebanyak 114,9 juta orang. Pekerja formal sebanyak 48,5 juta atau sebesar 42,24 persen dan pekerja informal sebanyak 66,3 juta orang atau 57,76 persen. Patut diperhitungkan dalam pemilu tahun 2019," katanya.

Dia mengatakan perjuangan ekonomi seperti upah murah, ketidakpastian kerja, dan jaminan sosial kerja seperti unjangan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan perjuangan menuntut kesejahteraan yang telah dilakukan oleh gerakan serikat buruh selama ini harus dikembangkan dan menjadi sebuah perjuangan politik.

"Perjuangan untuk merebut kekuasaan politik: pemerintahan, parlemen, dan akhirnya perebutan siapa yang menguasai negara," katanya. (Antara)